Anggota DPR Ruhut Sitompul (kanan) dan Melani Leimena Suharli, melambaikan tangan usai Sidang Paripurna terakhir di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, 30 September 2014. ANTARA/Yudhi Mahatma
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengatakan Demokrat ditawari posisi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, baik oleh koalisi Prabowo maupun oleh partai koalisi Jokowi. "PDIP yang pertama kali menawarkan karena SBY dianggap berjasa pernah memberikan jabatan Ketua MPR kepada almarhum Taufik Kiemas," kata Ruhut di Gedung DPR, Selasa, 30 September 2014.
Selain posisi di MPR, Ruhut mengatakan, Demokrat ditawari posisi menteri oleh koalisi Jokowi. Namun tawaran tersebut ditolak karena Partai Demokrat tak ingin berada di dua kaki. "Kami tidak gila jabatan," ujarnya. Dia melanjutkan, Demokrat tak masalah jika harus "puasa" jabatan untuk lima tahun mendatang. "Tapi kami akan menangi hati rakyat dengan terus bekerja untuk rakyat."
Menurut Ruhut, seluruh anggota Fraksi Demokrat sudah dikumpulkan oleh anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Pramono Edhie Wibowo. Dalam pertemuan itu dinyatakan bahwa Demokrat bersikap sebagai partai penyeimbang.
Mengenai tawaran dari partai pendukung kubu Prabowo Subianto, Koalisi Merah Putih, untuk posisi Ketua MPR, Ruhut menyatakan, Demokrat pun menolak tawaran itu. Dia menegaskan Demokrat bukan bagian dari Koalisi Merah Putih (KMP).
SBY, kata Ruhut, sudah menegaskan Demokrat tidak di KMP. Ruhut menilai seharusnya Koalisi Merah Putih percaya diri. "Katanya besar. Jangan bohongi rakyat. Siap menang, siap kalah, tapi kok mereka sepertinya tidak siap kalah. Inilah semua yang terjadi sekarang," ujarnya. Kendati ada kader Demokrat yang merapat ke Koalisi Merah Putih, Ruhut menegaskan, kehadiran mereka bukan representasi partai, melainkan pribadi.
