PDIP: Koalisi Prabowo Tak Bisa Makzulkan Jokowi  

Reporter

Selasa, 30 September 2014 18:42 WIB

Eva Kusuma Sundari. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, mengatakan partainya tidak mengkhawatirkan dominasi kubu pendukung Prabowo Subianto di parlemen periode 2014-2019. Dominasi itu, kata dia, tak cukup kuat untuk memakzulkan Jokowi.

Menurut Eva, pemakzulan hanya bisa dilakukan bila presiden melakukan korupsi dan mengkhianati negara. “Pak Jokowi orang bersih,” kata Eva dalam pernyataan tertulis yang diterima Tempo, Selasa, 30 September 2014 (Baca juga: Koalisi Merah Putih Jalani Strategi Bumi Hangus )

Meski begitu, Eva mengatakan, sistem politik yang berlaku saat ini masih lemah karena menghadapkan sistem presidensial dengan sistem multipartai di parlemen. Kerumitan diperkuat dengan dominasi partai oposisi di parlemen yang menyebabkan gangguan melalui program legislasi, penganggaran, ataupun pengawasan kinerja pemerintahan. (Baca: Jokowi Pilih Gugat MK Ketimbang Patuhi Yusril Ihza)

Pada DPR periode 2014-2019, koalisi Prabowo mengantongi 292 kursi. Jumlah kursi itu tersebar di lima partai, yaitu Golkar (91), Gerakan Indonesia Raya (73), Partai Amanat Nasionat Nasional (49), Partai Keadilan Sejahtera (40), dan Partai Persatuan Pembangunan (39). Sedangkan koalisi pendukung Jokowi mengantongi 207 kursi yang terdiri atas 109 kursi PDI Perjaungan, 47 kursi Partai Kebangkitan Bangsa, 35 kursi Partai NasDem, dan 16 kursi Partai Hanura. Sedangkan Partai Demokrat berada di posisi netral dengan perolehan 61 kursi.

Untuk memastikan stabilnya pemerintahan, menurut Eva, pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla harus melakukan dua strategi sekaligus. Strategi itu adalah menambah aliansi di parlemen dan mengkanalisasi dukungan publik ke pemerintah.




RIDHO JUN PRASETYO




Terpopuler
Koalisi Merah Putih Targetkan Revisi UU KPK
Nurhayati: Walk-Out Demokrat Inisiatif Saya
Kejutan, Maria Londa Rebut Emas Asian Games
MK Tolak Gugatan Uji Materi UU MD3

Berita terkait

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

5 jam lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

1 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

1 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

1 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

4 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

5 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

5 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

5 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

5 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya