TEMPO Interaktif, Jakarta:Forum Solidaritas HAM Indonesia mendesak Polri berani bersikap independen dalam membongkar keterlibatan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam kasus pembunuhan politik Munir. Forum menilai kepolisian meremehkan temuan dan rekomendasi Tim Pencari Fakta (TPF), yang sebenarnya lebih maju daripada temuan tim penyidik Polri. "TPF jelas mendukung kerja kepolisian tapi persoalannya beberapa rekomendasi maupun tindakan TPF yang jauh lebih maju dari (penyidik) Polri justru tidak mendapat apresiasi,"kata Mufthy Makarim, anggota forum dari Sekretaris Federasi Kontras, di kantor Human Right Working Group (HRWG), Jakarta, Senin (16/5).Polri, tidak menindaklanjuti temuan TPF, menurut Mufthy, perlu dipertanyakan secara serius, kenapa? Keseriusan presiden untuk membuka kasus ini, tidak didukung infrastruktur pemerintah terhadap penyelesaiannya.Buktinya, menurut Rafendi Djamin, Koordinator HRWG, rekomendasi TPF unutk menjadikan mantan Direktur Garuda Indra Setiawan dan Deputy Direktur Garuda bidang Corporate Security Ramelgia Anwar tidak dilaksanakan Polri. "Tidak ada kejelasan dari Polri kenapa tidak dilakukan mengi9ngat indikasi penggunaan sebuah perusahaan negara unutk operasi intelijen," ujarnya.Dadang Tri Sasongko, dari Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, menambahkan penyelidikan kasus Munir ini makin lama makin lambat ketika sosok yang dihadapi semakin jelas. "Polisi makin gamang ketika tahu kejahatan ini terorganisir yang dibelakangnya ada back up politik yang gelap,"katanya.TPF Kasus Munir telah mendapatkan fakta-fakta baru setelah bertemu dengan mantan Sekretaris Utama BIN, Nurhadi Jazuli, dalam mengungkap keterlibatan Pollycarpus dengan BIN. "Pengungkapan keterkaitan mereka penting untuk ditindaklanjuti tim penyidik Polri,"kata Rafendi. Alasannya, operasi pembunuhan Munir operasi yang tersusun rapi, matang dan terencana serta didukung informasi-informasi yang akurat yang tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya ketrampilan operasi intelijen.Selain itu, TPF dan Polri harus segera memeriksa Mayjen (pur) Muchdi PR yang ketika itu menjabat sebagai deputi V bidang Penggalangan dan Propaganda BIN. Menurut Rafendi, sekitar tanggal pembunuhan Munir dan Bulan September 2004 melakukan kontak dengan Munir sebanyak 34 kali. Agus Supriyanto