TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiqurrahman Ruki mengatakan, ia belum bisa menilai apakah anggota Komisi Pemilihan Umum dibenarkan menerima honor di luar gaji. "Saya masih perlu konfirmasi," katanya setelah menerima laporan audit investigasi dari Badan Pemeriksan Keuangan di gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat (13/5). Menurut dia, perlu pula diselidiki apakah ada rapat KPU yang memutuskan pemberian honor tadi, termasuk asal uangnya. Kata Ruki, honor diberikan bila anggota KPU menjadi anggota panitia kerja. "Itu pun sekadar untuk transport.Sebelumnya, mantan anggota KPU Hamid Awaluddin - kini Menteri Hukum dan HAM --- menjelaskan bahwa anggota menerima honor di luar gaji. Ia mengaku tak tahu apakah dana itu diambil dari dana taktis. Menurut Kepala Biro Keuangan KPU Hamdani Amin, tiap anggota KPU menerima dana taktis sebesar US$ 105 ribu.KPK hari ini memeriksa kembali Pelaksana Harian Sekretaris Jenderal KPU Sussongko dan Hamdani. Kepada pers Hamdani mengaku, semua anggota KPU termasuk pemimpinnya menerima uang dari perusahaan rekanan yang mensulai logistik untuk pemilu. Edy Can
Berita terkait
Alasan KPK Banding Vonis 6 tahun Hasbi Hasan
6 hari lalu
Putusan hakim itu jauh lebih ringan ketimbang tuntutan JPU KPK yang minta Sekretaris MA nonaktif Hasbi Hasan dijatuhi hukuman 13 tahun delapan bulan.
Baca SelengkapnyaKPK Resmi Ajukan Banding atas Vonis Hasbi Hasan
6 hari lalu
Tim Jaksa KPK telah menyerahkan memori banding dalam perkara yang menjerat Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan.
Baca SelengkapnyaKasus Suap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru
15 hari lalu
KPK menangkap Abdul Gani Kasuba beserta 17 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Malut dan Jakarta Selatan pada 18 Desember 2023.
Baca SelengkapnyaKPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City
15 hari lalu
KPK telah menetapkan bekas Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan bekas Sekda Bandung Ema Sumarna sebagai tersangka kasus suap proyek Bandung Smart City.
Baca SelengkapnyaKasus Suap Lukas Enembe, Jaksa KPK Tuntut Bekas Kepala Dinas PUPR Papua 7 Tahun Penjara
4 Maret 2024
Kadis PUPR Papua Gerius One Yoman telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap Gubernur Papua Lukas Enembe.
Baca SelengkapnyaKasus Dugaan Korupsi Gubernur Maluku Utara, KPK Jadwalkan Pemanggilan 2 Anggota TNI Hari Ini
4 Maret 2024
Kedua anggota TNI yang akan diperiksa KPK pada hari ini adalah ajudan Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Gani Kasuba.
Baca SelengkapnyaDidesak Segera Tahan Firli Bahuri, Ini Respons Polri
1 Maret 2024
Berkas perkara Firli Bahuri dikembalikan lagi oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada 2 Februari lalu karena belum lengkap.
Baca SelengkapnyaCerita Awal Pertemuan Dadan Tri Yudianto dengan Hasbi Hasan, Berawal dari Video Call Sang Istri
28 Februari 2024
Dalam sidang kasus suap di Pengadilan Tipikor, Dadan Tri Yudianto beri kesaksian perkenalannya dengan sekretaris MA Hasbi Hasan.
Baca SelengkapnyaHakim Kabulkan Praperadilan Helmut Hermawan, Tersangka di Kasus Dugaan Suap Eddy Hiariej
27 Februari 2024
Hakim menilai KPK tidak memiliki dua alat bukti yang sah saat menetapkan Helmut Hermawan sebagai tersangka kasus dugaan suap kepada Eddy Hiariej.
Baca SelengkapnyaHakim Tunggal PN Jaksel Tolak Gugatan MAKI, Ini Kilas Balik Jejak Perburuan Harun Masiku
22 Februari 2024
Harun Masiku didakwa dalam kasus suap pada 2021 dan menjadi buron sampai kini. Gugatan praperadilan MAKI soal itu ditolak hakim tunggal PN Jaksel
Baca Selengkapnya
