TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Daerah Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy atau Romi sebagai pelapor. Pemanggilan ini terkait dengan laporannya atas pendudukan kantor DPP PPP, oleh loyalis Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, pada pertengahan September lalu.
"Rencananya pukul 10.00 WIB, tapi ini belum dicek lagi," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto di GOR Sumatri Bojonegoro, Jakarta, Kamis, 25 September 2014. Rikwanto menjelaskan pengacara Romi sudah datang ke markas Polda Metro Jaya pada Rabu, 24 September 2014. Karena itu, hari ini polisi menjadwalkan pemeriksaan Romi.
Dihubungi terpisah, kuasa hukum Romi, Syafrie Noer, mengatakan kliennya tidak bisa menghadiri pemeriksaan polisi. "Romi harus menghadiri sidang paripurna," kata dia. Syafrie meminta polisi menjadwal ulang pemeriksaan pada Jumat pagi, 26 September 2014.
Romi melaporkan loyalis SDA karena mereka menduduki kantor DPP PPP. Akibat tindakan tersebut, Romi dan beberapa pengurus tak bisa masuk ke dalam kantor. Di tubuh PPP sendiri, terdapat dua kubu, antara Ketua Umum Suryadharma Ali dan Emron Pangkapi.
NINIS CHAIRUNNISA
Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD | IIMS 2014
Berita terpopuler lainnya:
Wartawati Tempo Dilecehkan Simpatisan FPI
FPI Minta Ahok Jaga Mulut
Soal Gantung Diri di Monas, Anas: Siapa Bilang?
Adnan Buyung: Jaksa Penuntut Anas Bodoh
Berita terkait
Reaksi Perludem hingga Parpol Soal KPU Perpanjang Jadwal Rekapitulasi Suara
53 hari lalu
KPU menerbitkan surat edaran perpanjangan rekapitulasi suara karena pertimbangan kondisi force majeure.
Baca SelengkapnyaKPU Perpanjang Jadwal Rekapitulasi Suara, PPP Khawatir Ada Ruang Negosiasi
54 hari lalu
PPP angkat bicara soal KPU yang memperpanjang waktu rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, kabupaten, kota, atau Provinsi Aceh.
Baca SelengkapnyaRomy PPP Berharap Putusan MK soal Ambang Batas Parlemen Mulai Berlaku Saat Diputuskan
1 Maret 2024
Romy PPP menyebut putusan MK soal penghapusan ambang batas parlemen adalah kemenangan kedaulatan rakyat.
Baca SelengkapnyaBeda Sikap di Internal PPP Soal Opsi Gabung dengan Prabowo-Gibran
1 Maret 2024
Romahurmuziy mengatakan muncul dorongan dari berbagai daerah agar PPP menjadi oposisi di pemerintahan selanjutnya.
Baca SelengkapnyaRomahurmuziy Kembali Ke PPP, Eks Penyidik KPK: Tak Mengejutkan
3 Januari 2023
Kembalinya eks napi korupsi Romahurmuziy ke PPP dinilai bukan hal yang mengejutkan. Komitmen pemberantasan korupsi mengkhawatirkan.
Baca SelengkapnyaMuhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham
13 September 2022
Muhammad Mardiono menyatakan SK Kemenkumham bisa keluar secara cepat karena semua prosesnya sudah secara daring.
Baca SelengkapnyaSiapa di Balik Konflik PPP
13 September 2022
Benarkah ada tangan kekuasaan di balik konflik PPP? Apa motifnya?
Baca SelengkapnyaIstana Belum Terima Permintaan Muhammad Mardiono Untuk Bertemu Presiden Jokowi
10 September 2022
Permintaan Muhammad Mardiono untuk bertemu dengan Presiden Jokowi belum diterima pihak istana.
Baca SelengkapnyaSoal Campur Tangan Istana di Kisruh Internal PPP, Ini Kata Kubu Suharso Monoarfa
7 September 2022
Kubu Suharso Monoarfa menilai Klaim kubu Muhammad Mardiono telah mendapatkan dukungan dari Istana terkait konflik internal PPP hanya klaim sepihak.
Baca SelengkapnyaSuharso Monoarfa Didemo Kader PPP untuk Mundur
14 Juni 2022
Somad juga menuding Suharso Monoarfa tidak menerapkan demokrasi dalam PPP.
Baca Selengkapnya