TEMPO.CO, Semarang - Guru besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro, Semarang, Johannes Hutabarat, setuju jika pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla membentuk Kementerian Koordinator Maritim. Menurut dia, Kementerian Koordinator Maritim akan efektif bertanggung jawab mengelola kebijakan perihal dunia bahari.
"Kementerian Koordinator Maritim itu sangat vital membawahi 18 kementerian yang saling terkait dengan dunia laut, keamanan, tertorial, serta ekonomi," kata Johannes Hutabarat saat ditemui di kantornya, Kamis, 25 September 2014. (Baca: Ini Kriteria Menteri Versi Jokowi)
Secara umum, kementerian itu tidak hanya akan menangani persoalan perikanan dan sumber daya maritim, namun juga keamanan, batas wilayah laut, bea cukai, dan banyak hal lain yang selama ini menjadi tanggung jawab sejumlah kementerian lain. (Baca: Jokowi Seleksi 40 Profesional untuk Masuk Kabinet)
"Termasuk aturan batas laut di tingkat kabupaten dan provinsi serta negara. Juga menyangkut pemanfaatan barang temuan sisa kapal tenggelam yang selama ini belum konkret dibahas," kata Johannes.
Perlunya kementerian koordinator khusus yang terkait dengan dunia samudra itu akan lebih mensinergikan banyak persoalan yang saat ini dihadapi negara dan mempengaruhi perekonomian rakyat. (Baca: KPK Tunggu Jokowi Serahkan Daftar Calon Menteri)
Mantan Ketua Forum Dekan Perikanan dan Kelautan Indonesia yang saat ini menjadi Ketua Himpunan Ahli Pesisir Indonesia itu sebenarnya sudah menjelaskan pentingnya keberadaan Kementerian Koordinator Maritim kepada mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri. Rokhmin saat ini menjadi pengurus DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai yang mengusung Jokowi sebagai calon presiden.
Pendapat Johannes itu sengaja dia sampaikan saat menanggapi rencana pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla mengganti Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi Kementerian Koordinator Maritim.
Di sisi lain, Johannes berpendapat, likuidasi Kementerian Kelautan dan Perikanan serta menempatkan sektor perikanan ke Kementerian Pangan akan mempersempit wilayah kerja sektor tersebut, yang sebenarnya sedang dikembangkan sebagai salah satu penggerak utama ekonomi nasional.
"Dalam waktu tiga hingga empat tahun, kementerian maritim yang direncanakan itu akan sibuk menata organsiasi struktur pusat hingga sinkronisasi di daerah. Malah tak kerja nanti," kata Johannes.
Johannes menegaskan, usul pembentukan Kementerian Koordinator Maritim itu tak akan menghambat upaya Jokowi menggagas berdirinya kementerian yang rencananya banyak digunakan untuk menopang sektor jasa, tranportasi, dan akses ekonomi Indonesia timur.
