TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah sedang menyiapkan pencabutan status darurat sipil di Nanggroe Aceh Darussalam. Menurut Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Widodo A.S., langkah ini untuk memfokuskan pada upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascatsunami di wilayah itu."Dari evaluasi di lapangan disimpulkan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan kedaruratan sudah bisa tertangani," kata Widodo seusai sidang kabinet di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/5) sore.Ia menambahkan, proses rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan "aturan-aturan yang normal". Hal ini, kata dia, demi transparansi dan akuntabilitas. Ia membantah, langkah ini dilakukan atas tekanan pihak luar.Dikatakannya, Gerakan Aceh Merdeka masih memiliki potensi untuk menimbulkan gangguan keamanan selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Karena itu, kata dia, harus ada jaminan agar proses rehabilitasi bisa berlangsung aman kendati status darurat sipil telah dicabut. "Untuk sementara, pasukan yang ada di Aceh sudah cukup," kata mantan Panglima TNI itu menambahkan.Menteri Dalam Negeri Moch. Ma'roef di tempat sama menyatakan, bentuk dan teknis pengalihan status darurat sipil menjadi tertib sipil akan kembali dibahas pekan depan. Yang jelas, kata dia, segera setelah pengalihan status ini, semua aturan akan dikembalikan ke aturan normal.Namun, Ma'ruf tidak menjelaskan apakah kelak pemimpin daerah akan dikembalikan ke gubernur dari saat ini Kepala Polda. "Yang jelas, dikembalikan ke hal-hal normal," tuturnya.Status darurat sipil di Aceh diterapkan tahun lalu oleh pemerintahan Megawati, dan terus diperpanjang setiap enam bulan selanjutnya. Sebelumnya, sejak 19 Agustus 2003, Aceh ditetapkan dalam status darurat militer. Sunariah