TEMPO.CO, Surabaya - Aliansi Rakyat Merdeka (ARM) menggelar unjuk rasa menolak Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah di depan kantor Gubernur Jawa Timur, Grahadi, Selasa, 23 September 2014. Mereka berunjuk rasa dengan mendirikan tenda untuk berkemah di depan patung Gubernur Soerjo hingga 25 September 2014, saat rancangan beleid itu diputuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Selain mendirikan tenda, mereka juga membentangkan spanduk-spanduk yang di antaranya bertuliskan "RUU Pilkada Pengkhianat Reformasi" dan "Tolak RUU Pilkada oleh DPRD". "Kami ingin memilih langsung calon pemimpin kami, bukan lewat anggota (Dewan). Satu suara kami sangat menentukan," kata Kusnan, orator kelompok itu.

Kusnan menyatakan tuntutan agar rencana pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada di DPR digagalkan. Unjuk rasa panjang ini, kata dia, akan diisi dengan diskusi-diskusi setiap malam. Menurut dia, rakyat Indonesia sangat berhak memilih calon pemimpinnya sendiri. "Suara rakyat adalah suara Tuhan," katanya.

Tokoh pembela hak asasi manusia, Salahudin Wahid alias Gus Sholah, juga meminta rencana pengesahan revisi UU Pilkada ditunda. Dia berpendapat, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh sistem pemilihan, tapi juga komitmen peserta pemilu, yakni partai politik.

Menurut pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, itu, mekanisme pemilihan pemimpin daerah tidak berkaitan dengan potensi terjadinya politik uang. Politik uang, dia melanjutkan, berkelindan dengan etika dan mentalitas politikus peserta pemilihan. "Potensi money politics tetap ada baik dalam sistem langsung maupun tidak langsung," katanya.

Integritas seorang kepala daerah, menurut Gus Sholah, juga tidak tergantung pada sistem pemilihan, melainkan orang itu sendiri. "Banyak kepala daerah yang tersangkut korupsi, tapi juga tidak sedikit orang-orang baik yang muncul karena pemilihan langsung," katanya.

EDWIN FAJERIAL | ISHOMUDDIN

Terpopuler
Akhirnya, Jokowi Bocorkan Nama Kabinetnya
Golkar Terbelah Hadapi Voting RUU Pilkada
Gadis Ini Dipaksa Ibunya Tidur dengan 1.800 Pria
Resmi, Demokrat Dukung Pilkada Langsung