Komposisi Kabinet dari Era Soeharto Sampai Jokowi  

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Selasa, 16 September 2014 07:26 WIB

Widjojo Nitisastro bersama Wakil Presiden (Wapres) Try Sutrisno dan Presiden Soeharto pada acara pelantikan Ketua BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan jajarannya di Istana Negara, Jakarta, 1993. TEMPO/Linda Djalil

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi telah mengumumkan struktur kabinetnya. Jokowi mempertahankan jumlah 34 kementerian, seperti pada pemerintahan SBY. "Guna tercipta pemerintahan yang bekerja dan pemerintahan yang hadir di tengah rakyat," kata Jokowi di Rumah Transisi, Jalan Situbondo, Nomor 10, Jakarta, Senin, 15 September 2014

Tentunya pembentukan kabinet ini tak lepas dari kehendak presiden terpilih dan wakilnya serta kesepakatan politik yang dibangun. Oleh karena itu, komposisi kabinet di setiap pemerintahan berbeda-beda. Berikut arsitektur kabinet dari era Soeharto sampai Jokowi.

=> Orde Baru (Soeharto)
Kabinet Pembangunan (1967-1998)
Kabinet Ampera II, 24 orang
Kabinet Pembangunan I, 24 orang
Kabinet Pembangunan II, 24 orang
Kabinet Pembangunan III, 32 orang
Kabinet Pembangunan IV, 42 orang
Kabinet Pembangunan V, 44 orang
Kabinet Pembangunan VI, 43 orang
Kabinet Pembangunan VII, 38 orang
- Menteri ditunjuk dari jajaran sipil dan militer pendukung Golongan Karya.

=> Abdurrahman Wahid-Megawati
Kabinet Persatuan Nasional (1999-2001)

Menteri non-parpol 16 orang
Menteri dari parpol: 17 orang (5 PDIP, 3 PKB, 1 PBB, 2 PAN, 3 Partai Golkar, 1 PK, dan 2 PAN)

- Dibentuk pada 26 Oktober 1999, tiga kali bongkar-pasang: 23 Agustus 2000, 1 Juni 2001, dan 12 Juni 2001.
- Ada 18 posisi menteri dan pejabat setingkat menteri berganti dalam dua tahun.

=> Megawati-Hamzah Haz
Kabinet Gotong-Royong (9 Agustus 2001-20 Oktober 2004)

Menteri non-parpol 17 orang
Menteri parpol: 16 orang (Golkar 3, PKB 1, PBB 1, PDIP 7, PPP 2, PAN 2)

- Sebagian besar menteri adalah menteri di era Abdurrahman Wahid.
- Relatif tidak ada pergantian menteri, kecuali Susilo Bambang Yudhoyono yang mengundurkan diri.

=> Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla
Kabinet Indonesia Bersatu I (2004-2009)

Menteri non-partai: 21 orang
Menteri partai: 16 orang (Golkar 2, PKB 2, PBB 2, PKS 3, PAN 2, PPP 2, Demokrat 2, PKPI 1)

- Nama menteri dijaring dari usulan partai koalisi dengan besaran dua kali lipat dari kursi yang dijatahkan.
- Dua kali perombakan kabinet.

=> Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono
Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014)

Menteri non-parpol: 16 orang
Menteriparpol : 21 orang (2 PAN, 4 Golkar, 6 Demokrat, 4 PKS, 2 PKB, 3 PPP)

- Kandidat dijaring dari partai mitra koalisi dan ditawarkan ke non-koalisi, birokrasi, organisasi masyarakat, dan akademikus.
- Tiga hari menjalani proses psikotes hingga wawancara dan meneken pakta integritas.
- Dirombak dua kali karena kasus korupsi.

=> Joko Widodo-Jusuf Kalla
(2014-2019)

Menteri non-parpol: 18 orang
Menteriparpol : 16 orang

Dari 34 kementerian, 19 kementerian merupakan nomenklatur lama, enam kementerian lama dengan nomenklatur baru, enam kementerian gabungan dari sebelumnya, dan tiga ementerian baru.

Enam kementerian gabungan, seperti Kementerian Kedaulatan Pangan yang merupakan gabungan dari pertanian, perkebunan dan perikanan; Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset merupakan gabungan pecahan Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi; Kementerian Infrastruktur; Kementerian Maritim, dan Kementerian Pendidikan Dasar.

Tiga kementerian baru, yakni Kementerian Agraria, Kementerian Kependudukan, dan Kementerian Ekonomi Kreatif. Kementerian Agraria merupakan pengubahan dari Badan Pertanahan Negara, sedangkan Kementerian Kependudukan berasal dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Sumber dan Bahan: PDAT, diolah IRA GUSLINA

Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Ahok dan Gerindra | Pilkada oleh DPRD | IIMS 2014

Berita terpopuler lainnya:
Ahok Minta Lulung Diam, tapi Ada Syaratnya
SBY Bingung Disalahkan Soal RUU Pilkada
Koalisi Merah Putih Jalani Strategi Bumi Hangus
Menelisik Pengurusan Pelat Nomor Cantik Mobil Mewah

Berita terkait

TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

3 jam lalu

TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

Operasi penyerangan TPNPB kepada militer di Intan Jaya berlangsung sejak 30 Maret-5 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

6 jam lalu

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

9 jam lalu

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

Analisis pengamat apakah Jokowi masih akan cawe-cawe di pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

13 jam lalu

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

13 jam lalu

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi

Baca Selengkapnya

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

14 jam lalu

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

15 jam lalu

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

15 jam lalu

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.

Baca Selengkapnya

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

16 jam lalu

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?

Baca Selengkapnya

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

17 jam lalu

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

Selain menargetkan upacara HUT Kemerdekaan di IKN, Jokowi berencana mulai berkantor di ibu kota baru mulai Juli mandating

Baca Selengkapnya