Pesan Ketua Komisi XI untuk Anggota BPK Terpilih  

Reporter

Selasa, 16 September 2014 06:08 WIB

Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Aziz. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi XI Olly Dondokambey berpesan agar Badan Pemeriksa Keuangan ke depan dapat obyektif dalam melakukan proses pemeriksaan keuangan negara. "BPK menjadi tolak ukur dari proses pemberantasan korupsi. Dengan audit yang obyektif, penggunaan keuangan negara menjadi efisien," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Senin, 15 September 2014. (Baca: Jadi Anggota BPK, Harry Azhar Mundur dari Golkar.)

Olly mengatakan audit BPK juga dapat meningkatkan pembangunan negara. "Audit yang obyektif dapat meningkatkan pembangunan juga," ujarnya.

Menurut dia, tugas BPK ke depan cukup berat karena harus mengaudit penggunaan dana desa yang akan digelontorkan mulai 2015. "Sistem audit yang baik juga dibutuhkan untuk memeriksa keuangan 73 ribu ribu desa di Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Komisi XI DPR RI telah menetapkan lima anggota Badan Pemeriksa Keuangan periode 2014-2019. Dari 61 calon yang mengikuti uji kelayakan, Moermahdi Soerja Djanegara yang sebelumnya menjabat sebagai anggota BPK periode 2009-2014 terpilih kembali untuk lima tahun ke depan. Dia mendapat perolehan suara terbanyak, yaitu 32 suara. (Baca: Siapa Calon Kuat Anggota BPK?)

Politikus Partai Golkar yang juga menjabat anggota Komisi XI, Harry Azhar Aziz, menempati posisi kedua dengan 31 suara. Diikuti Ketua BPK Rizal Djalil dan politikus Partai Demokrat, Achsanul Qosasi, yang sama-sama mengantongi 30 suara. Adapun Eddy Mulyadi yang menjadi auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terpilih terakhir setelah melalui proses voting dua kali.

AMOS SIMANUNGKALIT

Terpopuler

SBY Bingung Disalahkan Soal RUU Pilkada

Koalisi Merah Putih Jalani Strategi Bumi Hangus

SBY: Partai Demokrat Bukan Koalisi Merah Putih

Jejak 4 WNA Turkistan di Poso Terlacak

BPK

Berita terkait

Suap demi Predikat WTP dari BPK

23 jam lalu

Suap demi Predikat WTP dari BPK

Suap demi mendapatkan predikat WTP dari BPK masih terus terjadi. Praktik lancung itu dinilai terjadi karena kewenangan besar milik BPK.

Baca Selengkapnya

Kolega Achsanul Qosasi Mengaku Tak Tahu Soal Sandi Garuda dalam Korupsi BTS Kominfo

2 hari lalu

Kolega Achsanul Qosasi Mengaku Tak Tahu Soal Sandi Garuda dalam Korupsi BTS Kominfo

Sadikin Rusli mengaku tidak mengetahui kode 'Garuda' digunakan untuk Mantan Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera dalam korupsi BTS Kominfo.

Baca Selengkapnya

Sidang Korupsi BTS: Ada Usaha BLU Kominfo Hilangkan 17 Temuan BPK

2 hari lalu

Sidang Korupsi BTS: Ada Usaha BLU Kominfo Hilangkan 17 Temuan BPK

Pertemuan itu terjadi di ruang kerja Achsanul Qosasi di Kantor BPK.

Baca Selengkapnya

Achsanul Qosasi Sewa Rumah di Kemang untuk Simpan Uang Suap Rp 40 Miliar Kasus BTS

2 hari lalu

Achsanul Qosasi Sewa Rumah di Kemang untuk Simpan Uang Suap Rp 40 Miliar Kasus BTS

Mantan anggota BPK Achsanul Qosasi mengaku menyewa rumah di Kemang khusus untuk menyimpan uang suap Rp 40 miliar kasus BTS.

Baca Selengkapnya

Auditor BPK Disebut Minta Rp 12 Miliar untuk Menerbitkan WTP Kementerian Pertanian era Syahrul Yasin Limpo

8 hari lalu

Auditor BPK Disebut Minta Rp 12 Miliar untuk Menerbitkan WTP Kementerian Pertanian era Syahrul Yasin Limpo

Permintaan itu agar Kementerian Pertanian mendapat predikat WTP dari BPK karena ada kejanggalan anggaran proyek food estate era Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

Kabupaten Batanghari Raih Predikat WTP Ke-9

8 hari lalu

Kabupaten Batanghari Raih Predikat WTP Ke-9

Kabupaten Batanghari raih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-9, di Auditorium Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi, pada Selasa, 7 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Saksi Akui Diminta Sewa Pesawat Rp 1,4 Miliar untuk Kunjungan Kerja Syahrul Yasin Limpo ke Maluku dan Anggarkan Beli 12 Sapi Kurban

8 hari lalu

Saksi Akui Diminta Sewa Pesawat Rp 1,4 Miliar untuk Kunjungan Kerja Syahrul Yasin Limpo ke Maluku dan Anggarkan Beli 12 Sapi Kurban

Hermanto diminta untuk menyediakan uang di luar anggaran Kementerian Pertanian untuk membeli sapi kurban buat Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

17 hari lalu

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

52 hari lalu

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

55 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.

Baca Selengkapnya