PPP Jawa Tengah Minta Suryadharma Ali Legawa  

Reporter

Editor

Raihul Fadjri

Sabtu, 13 September 2014 10:59 WIB

Menteri Agama Suryadharma Ali memberi salam kepada jurnalis di rumahnya, Menteng Dalam, Jakarta Selatan, (23/5). ANTARA FOTO/Andika Wahyu

TEMPO.CO, Semarang - Pengurus Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah meminta Suryadharma Ali legawa atas pencopotannya dari kursi Ketua Umum PPP. Sekretaris PPP Jawa Tengah Suryanto menyatakan pencopotan Suryadharma Ali yang dilakukan beberapa pengurus merupakan wujud kecintaan pengurus terhadap bekas Menteri Agama ini. “Kami ga ada kebencian terhadap Suryadharma Ali. Justru pencopotan itu agar beliau bisa fokus menghadapi masalah hukumnya di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” kata Suryanto, Sabtu, 13 September 2014.

Beberapa pengurus PPP mencopot Suryadharma Ali dari jabatannya sebagai Ketua Umum PPP. Tapi Suryadharma Ali kecewa atas pencopotan itu. Buntutnya, Suryadharma Ali justru mengeluarkan surat pemecatan terhadap pengurus yang mencopotnya. Suryanto menyatakan persoalan hukum yang dihadapi Suryadharma Ali tidak main-main. Selama ini, kata dia, jika KPK sudah menetapkan status tersangka terhadap seseorang, maka orang itu akan sulit luput dari hukuman.

PPP Jawa Tengah memprediksi langkah Suryadharma Ali memecat pengurus itu akan berdampak luas. Bisa jadi partai berlambang Ka’bah ini akan menghadapi prahara konflik internal lagi. Jika konflik terjadi, PPP Jawa Tengah meminta Mahkamah Partai segera turun tangan.

Salah satu tugas Mahkamah PPP adalah menangani sengketa internal. Misalnya, Mahkamah bisa memberikan keputusan apakah langkah Suryadharma Ali yang sudah dilengserkan bisa memecat pengurus. Mahkamah PPP diisi beberapa tokoh senior partai, seperti Ketua Chozin Chumaidy, Wakil Ketua Muchtar Aziz, dan Yudho Paripurno, Aisyah Amini, serta Zain Badjeber selaku anggota. Selain melalui Mahkamah partai, solusi atas prahara di lingkup internal PPP juga bisa dicari lewat muktamar. Tapi hingga kini pengurus pusat belum menentukan kapan muktamar dilaksanakan.






ROFIUDDIN

Berita terkait

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

3 hari lalu

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

Isu tentang partai yang akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran kian memanas. Kenali fungsi dan peran oposisi.

Baca Selengkapnya

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

6 hari lalu

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

Sejumlah partai politik mengajukan sengketa Pileg ke MK. Partai Nasdem mendaftarkan 20 permohonan.

Baca Selengkapnya

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

8 hari lalu

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

Mendekati Pilkada 2024, partai-partai politik mulai menyiapkan kandidat yang akan diusung. Beberapa nama telah diisukan akan maju dalam pilkgub.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

33 hari lalu

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

Partai politik memegang peran penting dalam menentukan arah kebijakan negara.

Baca Selengkapnya

Pilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya

33 hari lalu

Pilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya

Amerika Serikat sebagai negara demokrasi terbesar di dunia memilih dominasi hanya dua partai politik yaiutu Partai Republik dan Partai Demokrat.

Baca Selengkapnya

PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

38 hari lalu

PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

PPP resmi mendaftarkan PHPU ke MK. Berikut pernyataan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi dan keyakinan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno.

Baca Selengkapnya

Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

39 hari lalu

Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

LSI Denny JA menyatakan Prabowo-Gibran membutuhkan koalisi semipermanen, apa maksudnya? Berikut beberapa jenis koalisi.

Baca Selengkapnya

Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

41 hari lalu

Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

Partai Persatuan Pembangunan menyatakan masih fokus untuk mencermati perolehan suara yang ditengarai terdapat selisih hasil.

Baca Selengkapnya

8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

41 hari lalu

8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, Demokrat, dan PAN penuhi parliamentary threshold di Pemilu 2024. Apa bedanya dengan Presidential Threshold?

Baca Selengkapnya

Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

41 hari lalu

Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

Partai Persatuan Pembangunan tidak lolos syarat ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Mengapa bisa terjadi?

Baca Selengkapnya