Tolak Pilkada di DPRD, Bima Arya Siap Dihukum PAN

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Jumat, 12 September 2014 07:16 WIB

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto berbicara pada wartawan saat mendatangi kantor KPK Jakarta, 14 Juli 2014. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto siap menerima sanksi karena mendukung opsi pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Dukungan itu bertolak belakang dengan keputusan partainya yang memilih opsi pilkada lewat DPRD dalam revisi Rancangan Undang-Undang Pilkada.

Ia berharap ada proses dialog internal, baik mengenai pandangannya yang mendukung pilkada langsung maupun jika ada sanksi. "Insya Allah sanksi itu tidak sampai dipecatlah. Karena saya ikut mendirikan partai ini," kata Bima di Grand Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Kamis, 11 September 2014. (Baca: Pemerintah Mati-matian Loloskan Pilkada Langsung)

Menurut Bima, dengan mendukung opsi pilkada secara langsung, ia mengaku ingin berkomitmen untuk memenuhi janji dan amanah yang diembankan oleh rakyat dan pemilihnya. Pilihannya itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Namun, jika pun diberi sanksi, Bima berjanji tidak akan ke luar dari PAN. "Sekali matahari tetap matahari," ujarnya merujuk pada simbol matahari putih di bendera PAN.

DPR dan pemerintah tengah membahas revisi RUU Pilkada. Salah satu isi perubahan itu adalah menawarkan opsi pemilihan kepala daerah secara langsung dan opsi pemilihan lewat DPR Daerah. Fraksi Koalisi Merah Putih, pendukung eks calon presiden pada pemilihan presiden lalu, bersepakat pemilihan kepala daerah melalui mekanisme dipilih oleh DPRD. (Baca: Pilkada DPRD, Jokowi: Itu Bentuk Elite Haus Kuasa)

Partai Koalisi Merah Putih pendukung opsi pilkada di DPRD adalah Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, Partai Golkar, dan Partai Keadilan Sejahtera. Sedangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura menyetujui pemilihan tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Bima menegaskan beleid tersebut merugikan. Partainya juga belum tentu diuntungkan dengan opsi pilkada oleh DPRD. "Anggota Fraksi PAN di DPRD Kota Bogor hanya dua orang. Tapi karena saya dikenal, ada kesan yang baik dari masyarakat tentang saya sehingga partai itu tertarik untuk mendukung saya," kata Bima, mengklaim. (Simak juga: Jimly Asshiddiqie: Pilkada di DPRD 'Bunuh' KPUD)

JUN RIDHO PRASETYO

Berita terpopuler lainnya:


Jokowi Tolak Mercy, Sudi: Mau Mobil Bekas?
Ini Keunggulan iPhone 6 Ketimbang iPhone Lama
Benda Ini Wajib Dibawa Jokowi-Iriana ke Istana
Hari Ini, Harga Elpiji Naik Rp 18 Ribu per Tabung

Berita terkait

Soal Peluang Jadi Menteri ESDM di Kabinet Prabowo, Eddy Soeparno Ikut Arahan Zulhas

8 hari lalu

Soal Peluang Jadi Menteri ESDM di Kabinet Prabowo, Eddy Soeparno Ikut Arahan Zulhas

Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno akan mengikuti arahan ketua umumnya Zulkifli Hasan untuk peluang menjadi menteri di kabinet Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Zulkifli Hasan Sebut Gerindra dan PAN Siapkan Ridwan Kamil Maju di Pilgub Jakarta

8 hari lalu

Zulkifli Hasan Sebut Gerindra dan PAN Siapkan Ridwan Kamil Maju di Pilgub Jakarta

PAN berencana menjalin koalisi dengan sejumlah partai lain untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta.

Baca Selengkapnya

Alasan PAN Usulkan Nama Yandri Susanto sebagai Calon Menteri Prabowo

8 hari lalu

Alasan PAN Usulkan Nama Yandri Susanto sebagai Calon Menteri Prabowo

Nama Yandri Susanto menyusul disiapkan oleh PAN sebagai calon menteri di Kabinet Prabowo. Sebelumnya, ada Eko Patrio.

Baca Selengkapnya

Petinggi PAN Sampaikan Doa Jatah di Kabinet Bertambah, Prabowo: Masuk Itu Barang

9 hari lalu

Petinggi PAN Sampaikan Doa Jatah di Kabinet Bertambah, Prabowo: Masuk Itu Barang

Petinggi PAN menyampaikan doa politik tentang jatah menteri di kabinet dalam Rakornas partainya di Jakarta, yang dihadiri Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Rakornas Dihadiri Prabowo, Petinggi PAN Doa Dapat Jatah di Kabinet Bertambah

9 hari lalu

Rakornas Dihadiri Prabowo, Petinggi PAN Doa Dapat Jatah di Kabinet Bertambah

Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay dalam doanya di Rakornas, turut membahas jatah menteri untuk partainya di kabinet Prabowo.

Baca Selengkapnya

Alasan PAN Belum Beri Rekomendasi Emil Dardak Maju dengan Khofifah di Pilkada Jawa Timur

9 hari lalu

Alasan PAN Belum Beri Rekomendasi Emil Dardak Maju dengan Khofifah di Pilkada Jawa Timur

PAN belum memberikan rekomendasi kepada Emil Dardak karena Demokrat belum melakukan komunikasi politik dengan mereka.

Baca Selengkapnya

Setelah Eko Patrio, PAN Hembuskan Nama Yandri Susanto untuk Jadi Menteri Kabinet Prabowo

9 hari lalu

Setelah Eko Patrio, PAN Hembuskan Nama Yandri Susanto untuk Jadi Menteri Kabinet Prabowo

Nama Yandri Susanto diusulkan dari kader PAN daerah yang akan mengikuti bimbingan teknis (bimtek) dan Rakornas Pilkada pada hari Kamis ini.

Baca Selengkapnya

PAN Punya 2 Alasan Akan Sodorkan Eko Patrio Jadi Kandidat Menteri Kabinet Prabowo

12 hari lalu

PAN Punya 2 Alasan Akan Sodorkan Eko Patrio Jadi Kandidat Menteri Kabinet Prabowo

Politikus PAN Eko Hendro Purnomo atau beken sebagai komedian Eko Patrio tengah disiapkan partainya untuk membantu kabinet Prabowo Subianto. Alasannya?

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

16 hari lalu

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

PDIP dan PPP mengklaim ribuan suara pindah ke partai lain dalam sidang sengketa Pileg di MK hari ini.

Baca Selengkapnya

Kecuali Partai Gelora, Gerindra-Golkar-PAN-Demokrat Buka Peluang PKS Gabung ke Prabowo

19 hari lalu

Kecuali Partai Gelora, Gerindra-Golkar-PAN-Demokrat Buka Peluang PKS Gabung ke Prabowo

Sejumlah partai politik yang tergabung dalam KIM membuka peluang PKS untuk bergabung ke Prabowo, kecuali Gelora. Apa alasan Gelora menolak PKS?

Baca Selengkapnya