TEMPO.CO, Jakarta - Wakil presiden terpilih, Jusuf Kalla, merasa optimistis pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla tidak akan mendapat hambatan di parlemen.
Sebab, dia merasa yakin parlemen akan menjalankan tiga fungsinya yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan secara proporsional.
"Kalau fungsi itu dijalankan secara baik, maka tidak ada upaya menjegal," kata dia di Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Rabu, 3 September 2014. (Baca: Kabinet Ramping Jokowi-Kalla Dongkrak Indeks Saham)
Tanggapan JK, sapaan Jusuf Kalla, merupakan jawaban atas kekhawatiran sebagian kalangan bahwa pemerintahan Jokowi-JK akan sulit merealisasikan program kerja yang sudah disusun. Dia berpendapat, formasi parlemen periode 2014-2019 sebagai mitra kerja presiden dan wakil presiden didominasi anggota dari partai pengusung Koalisi Merah Putih.
Jumlah anggota parlemen dari koalisi ini mencapai 292 orang. Jumlah ini jauh lebih sedikit dibanding anggota parlemen yang mendukung poros PDI Perjuangan, yang memiliki wakil 207 anggota. (Baca: Pakde Karwo Setuju Perampingan Kabinet )
"Tentu pembahasan akan ketat. Namun, bila anggaran sudah disetujui oleh parlemen maka selesai. Program bisa jalan," kata ia.
Selain itu, JK berkeyakinan bahwa parlemen akan mendukung pemerintahannya berdasarkan kondisi politik yang dinamis. Artinya, wakil presiden terpilih ini percaya akan ada partai politik lain yang merapat ke kubu Jokowi-JK. (Baca: Genjot Pajak, Jokowi Pakai Sistem Elektronik)
"Politik itu dinamis. Belum tentu jumlah anggota parlemen 207 orang itu akan berjumlah sama esok hari. Bisa jadi tambah. Tunggu saja," kata dia.
RAYMUNDUS RIKANG R.W.
Berita lain:
Ketemu Jokowi, Hatta Bantah Hendak Merapat
MU Terkena Karma Manchester City
May Myat Noe, Sang Ratu Kecantikan Sesaat
Berita terkait
Tiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara
16 menit lalu
Baleg DPR telah menyepakati revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.
Baca SelengkapnyaDPR Bakal Revisi UU Polri, Masa Jabatan Polisi Bisa Diperpanjang hingga 65 Tahun
58 menit lalu
DPR berencana merevisi UU Polri. Apa saja poin perubahannya?
Baca SelengkapnyaKomisi X DPR Bakal Evaluasi Study Tour usai Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Depok
1 jam lalu
Komisi X DPR akan meninjau kembali sejauh mana output study tour terhadap pengembangan pendidikan siswa usai kecelakaan bus SMK LIngga Kencana
Baca SelengkapnyaDraf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik
4 jam lalu
Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik dalam pembahasan revisi UU Penyiaran
Baca SelengkapnyaWahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan
15 jam lalu
Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.
Baca SelengkapnyaDraf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi
15 jam lalu
Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti draft revisi RUU Penyiaran yang bakal mengekang kebebasan pers karena melarang penayangan jurnalisme investigasi.
Baca SelengkapnyaMahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud
16 jam lalu
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf mengatakan akan memanggil Kemendikbudristek secepatnya untuk membahas polemik UKT.
Baca SelengkapnyaKomisi X DPR Akan Bentuk Panja untuk Investigasi Mahalnya UKT Kampus
18 jam lalu
Komisi X DPR RI sepakat untuk membentuk Panja Pembiayaan Pendidikan untuk mengetahui penyebab kenaikan UKT.
Baca SelengkapnyaBeda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK
18 jam lalu
Revisi UU MK menjadi ancaman sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.
Baca SelengkapnyaGolkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara
18 jam lalu
Anggota Fraksi Golkar, Bambang Hermanto, mengatakan revisi terhadap Undang-Undang Kementerian Negara mesti dilakukan.
Baca Selengkapnya