Belum Dilantik, 2 Anggota DPRD Banten Tersangka  

Reporter

Jumat, 29 Agustus 2014 09:17 WIB

Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, Jumat (11/10). Proyek pembangunan gedung DPRD Banten menelan dana Rp 93 miliar. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

TEMPO.CO, Serang - Dua calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten terancam batal dilantik sebagai anggota DRPD Banten karena berstatus tersangka.

Kedua calon anggota DPRD Banten yang menjadi tersangka itu adalah Suryadi Hendarman dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) asal daerah pemilihan Kota Tangerang Selatan dan Desi Yusandi yang merupakan politikus Golkar asal dapil Kota Tangerang.

Suryadi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Tigaraksa Kabupaten Tangerang terkait kasus penganiayaan. Sedangkan Desi Yusandi ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pekan lalu terkait kasus dugaan korupsi pembangunan puskesmas di Tangerang Selatan tahun 2011-2012. Desi adalah Direktur PT Bangga Usaha Mandiri, pihak ketiga pemenang tender. (Baca:BPK Beri Opini Disclaimer untuk Pemprov Banten)

Kedua tersangka bisa tidak dilantik jika ada surat dari pihak lembaga penegak hukum untuk tidak mengambil sumpah jabatannya. "Bisa saja tidak dilantik kalau memang ada surat dari Kepolisian. Misalnya, korban penganiayaan Suryadi meminta Kepolisian mengirimkan surat ke KPU dan ditembuskan ke Setwan DPRD Banten untuk tidak melantik. Meski SK-nya sudah dibuat, nanti bisa dibatalkan," kata Kepala Bagian Persidangan Setwan DPRD Banten Paundra Bayyu Ajie, Kamis, 28 Agustus 2014.

Namun, sejauh ini, ujar Bayyu, belum ada permintaan untuk penangguhan pelantikan keduanya. "Kita lagi menunggu SK para anggota Dewan yang dilantik. Sampai saat ini kemungkinan semua dilantik," katanya.

Pengamat politik dari IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten H.S. Suhaedi menilai jika sejumlah Dewan terpilih di DPRD yang berstatus tersangka harus dihilangkan, ini artinya fatsun partai. "Habis dilantik segera diproses pergantian antar waktu (PAW). Ini untuk menetralisir citra para anggota Dewan yang bermasalah," ujarnya. (Baca: Gedung DPRDBanten Dilengkapi Fasilitas Karaoke)

Terlebih, katanya, selama ini citra DPRD Banten di masyarakat sudah sangat tidak baik setelah sebelumnya diterpa isu pemberian mobil mewah oleh adik Gubernur Chaeri Wardhana. "Masyarakat sudah tidak peduli lagi ada atau tidak anggota Dewan. Mereka beranggapan tidak akan mempengaruhi tata kehidupan bermasyarakat," katanya.

WASI'UL ULUM

Baca juga:
Simpatisan ISIS Beberkan Rencana Teror Biologis
Sempat Ditolak Prabowo, Suhardi Malah Dapat Pajero
Eks Kepala BPN Kampar Tersangka Korupsi
Sebelum Terbakar, Bus Transjakarta Baru Lulus Cek

Berita terkait

Partai Buruh akan Gugat Aturan Pencalonan Pilkada ke MK, Ini Alasannya

5 hari lalu

Partai Buruh akan Gugat Aturan Pencalonan Pilkada ke MK, Ini Alasannya

Menurut Partai Buruh, parpol yang meraih suara di Pemilu Anggota DPRD 2024 seharusnya berhak mengusulkan paslon pada Pilkada.

Baca Selengkapnya

Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

8 hari lalu

Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan mengenai caleg terpilih Pemilu 2024 yang ingin ikut Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

9 hari lalu

KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

KPU menjelaskan mengenai ketentuan anggota dewan yang ingin ikut pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Hadiri Penetapan Caleg Terpilih di Solo, Gibran Berharap Bisa Merangkul Semua Kekuatan Politik

16 hari lalu

Hadiri Penetapan Caleg Terpilih di Solo, Gibran Berharap Bisa Merangkul Semua Kekuatan Politik

Gibran berharap Pemerintah Kota Solo dapat menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh anggota DPRD.

Baca Selengkapnya

Pembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi

19 hari lalu

Pembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta mendesak untuk melakukan kajian yang matang sebelum menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi sesuai UU DKJ.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

22 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

50 hari lalu

Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

ICW temukan 56 mantan napi korupsi ikut dalam proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024. Nurdin Halid dan Desy Yusandi lolos jadi anggota dewan

Baca Selengkapnya

Kaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen

58 hari lalu

Kaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen

Kaesang Pangarep mengatakan, meski PSI tidak lolos ke Senayan, perolehan kursinya di DPR meningkat sekitar 200 persen.

Baca Selengkapnya

William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

18 Maret 2024

William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meraih suara terbanyak untuk caleg DPRD DKI dalam Pemilu 2024. Di mana dapilnya? Ini profilnya

Baca Selengkapnya

Wayan Koster Umumkan Lima Kader PDIP Bali Amankan Tiket ke Senayan

13 Maret 2024

Wayan Koster Umumkan Lima Kader PDIP Bali Amankan Tiket ke Senayan

Wayan Koster mengatakan PDIP masih menjadi partai terkuat di Pulau Dewata meskipun capres-cawapresnya belum berhasil menang.

Baca Selengkapnya