TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Irman Gusman mengatakan pemerintah yang akan datang perlu lebih mengenali dan mengakomodasi aspirasi dari daerah. (Baca: Lagu SBY Dinyanyikan di Upacara Kemerdekaan)
Ini menjadi penting untuk mencari solusi, misalnya, dalam penyusunan alokasi anggaran pembangunan, yang diatur berdasarkan nilai indeks pembangunan manusia di tiap daerah. "Daerah yang lebih tertinggal harusnya mendapatkan alokasi anggaran pembangunan yang lebih tinggi," kata Gusman soal menanggapi makna Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-69 kepada Tempo lewat saluran telepon, Minggu, 17 Agustus 2014.
Untuk diketahui, IPM adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang. (Baca: KPK: Indonesia Merdeka Bila Bebas dari Korupsi)
Ini juga untuk mengukur pengaruh kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. IPM Indonesia tetap bertengger di urutan ke-108 dari 287 negara.
Gusman juga mengingatkan tentang bahaya kemiskinan yang sering kali menjadi penyebab terjadinya ekstremisme dan kekerasan di Indonesia.
Gusman yakni Indonesia di tahun 2045 atau 100 tahun kemerdekaan Indonesia akan mampu berdaulat dan menjadi bangsa yang disegani di dunia. Selain kekurangan tadi, hal positif yang harus diapresiasi dalam 69 tahun perjalanan Indonesia dan sepuluh tahun pemerintahan SBY adalah proses demokrasi yang telah berjalan dan semakin baik. (Baca: Seribu Merah Putih Dikibarkan Di Lereng Merapi)
"Indonesia telah menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, negara dengan perekonomian terbesar ke-16 di dunia, yang salah satunya ditunjukkan dengan paritas daya beli (PPP) terbesar kesepuluh di dunia. Kita sadari bahwa Indonesia adalah negara besar, dan kita harus mewujudkannya," tuturnya.
Agenda Gusman hari ini setelah mengikuti upacara kemerdekaan di halaman Istana Merdeka adalah ke Istana Merdeka kembali untuk mengikuti acara penurunan bendera pukul 14.00-19.00 WIB. Dia lalu akan menghadiri acara resepsi kenegaraan bersama para pejabat negara pada malam harinya.
"Untuk DPD sendiri, pekan lalu kami baru saja membahas Rancangan Undang-Undang Kelautan. Semoga pada September UU ini sudah disahkan. Dirgahayu Indonesia," katanya.
