TEMPO.CO,Jakarta - Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mengatakan rencana perampingan kabinet oleh presiden terpilih akan berdampak positif bagi pemberantasan korupsi. “Perampingan bisa memangkas korupsi birokrasi yang selama ini ada,” kata Emerson saat dihubungi Tempo, Selasa, 12 Agustus 2014.
Menurut Emerson, selama ini upaya memberantas korupsi di lembaga pemerintahan masih terkendala panjangnya rantai birokrasi. Padahal, menurut dia, semakin banyak pintu birokrasi, semakin besar peluang korupsi. (Baca: September, Jokowi Baru Bicara Kabinet)
Emerson juga mengatakan ICW setuju dengan niat Komisi Pemberantasan Korupsi terlibat dalam proses seleksi calon menteri. Pelibatan KPK, kata dia, penting untuk memastikan orang-orang yang dipilih memiliki integritas. Selama ini, KPK hanya dilibatkan sebagai lembaga yang menerima laporan kekayaan calon menteri.
Menurut Emerson, komisi antirasuah juga bisa dilibatkan untuk memberi semacam sertifikat integritas kepada calon menteri. Hal ini untuk menghindari kabinet mendatang tersandera kasus hukum, seperti yang dialami Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. “Kejadian 10 tahun terakhir ini harus diantisipasi pemerintah baru dengan memilih orang-orang bersih.” (Lihat: Jokowi Ingin Ada Kementerian Maritim)
Saat ini, ICW, kata Emerson, tengah mengkaji perampingan sejumlah pos kementerian yang bisa mendorong pemberantasan korupsi. Misalnya, wacana penggabungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia dengan Kejaksaan Agung seperti yang diterapkan banyak negara. Menurut Emerson, kedua lembaga tersebut bisa digabung untuk mempercepat penegakan hukum. “Perampingan ini muaranya adalah memutus rantai birokrasi,” katanya.
Tim transisi bentukan Joko Widodo memang tengah menyiapkan opsi postur pemerintahan lima tahun mendatang. Wakil Kepala Tim Transisi, Andi Widjajanto, mengatakan timnya hanya memberikan opsi mengenai arsitektur kabinet dan kelembagaan. Namun tim tak mengajukan nama.
Tim tersebut, misalnya, membahas kemungkinan peleburan sejumlah pos kementerian. Namun tak tertutup kemungkinan akan dibuat pos kementerian baru. "Opsi diberikan ke Pak Jokowi dengan argumentasi-argumentasinya," kata Andi. (Baca: Jokowi Pastikan Gaya Pemerintahannya Beda dengan SBY)
