Panglima TNI JenderalMoeldoko tiba untuk memberikan keterangan terkait jam tangan mewah miliknya kepada awak media di sela-sela acara Philipina-Indonesia Military Corporation di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat (23/4). TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Moeldoko mendeklarasikan pakta integritas dan wilayah bebas korupsi di lingkungan TNI, Senin, 11 Agustus 2014, di Aula Gatot Subroto, Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Usai deklarasi, Moeldoko membubuhkan tanda tangannya di atas kertas piagam antikorupsi di tubuh TNI.
Dalam acara ini, Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad, dan Ketua Ombudsman RI Danang Garindrawardana hadir. Bahkan, ketiganya ikut membubuhkan tanda tangan di atas piagam.
Moeldoko mengatakan deklarasi ini merupakan bukti TNI memerangi korupsi. "Deklarasi ini menjadi benteng TNI dan prajurit untuk bisa bekerja dan melaksanakan tugas dengan jujur sesuai moral etika Pancasila, Sapta Marga, dan sumpah prajurit," kata Moeldoko.
Dia mengaku sudah meminta seluruh komandan di TNI untuk menyisipkan pesan antikorupsi dalam pembinaan prajurit. Dia juga meminta pesan antikorupsi dimasukkan dalam materi pendidikan di TNI.
"Saya juga meminta inspektorat jenderal di internal TNI untuk memperketat pengawasan," kata dia. Musababnya, selain mempertebal moral, pengawasan juga memiliki peran penting. Menurut Moeldoko, pengawasan yang ketat bisa mengurangi peluang bagi prajurit TNI untuk melakukan korupsi.
"Selain itu, kami juga sudah menerapkan sistem pengaduan terbuka kepada masyarakat melalui nomor 1978," kata dia. (Baca: BNN TesUrine Pimpinan dan Pegawai KPK)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abu Bakar mengapresiasi langkah Panglima TNI. Menurut dia, deklarasi tersebut merupakan bagian dari proses reformasi birokrasi. "Ini suatu langkah baik menata struktur kelembagaan," kata dia.
