Umat Muslim yang melaksanakan haji melakukan tawaf (mengelilingi Kabah) di dalam kompleks Masjidil Haram di Mekkah, Arab Saudi, Kamis (10/10). AP/Amr Nabil
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Agama tak mengkhawatirkan ideologi Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) masuk saat penyelenggaraan haji pada September mendatang. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Abdul Djamil beranggapan jemaah haji Indonesia tak punya waktu selain untuk beribadah. "Dari segi jadwal, sudah sangat ketat," ujarnya kepada Tempo di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat, 8 Agustus 2014.
Djamil mencontohkan ibadah di Madinah, Arab Saudi. Menurut dia, tiap tahun jemaah haji pasti mengejar salat lima waktu berjemaah di Masjid Nabawi. Juga ibadah sunah. Walhasil, celah untuk berinteraksi dengan pihak selain petugas haji minim. (Baca: Google Tarik Game 'Bomb Gaza', Dianggap Provokatif)
"Terlebih saat ibadah wukuf di Arafah," ujar Djamil, yang juga menjabat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Dia beranggapan, ibadah haji yang biasanya memakan waktu 39 hari terlalu pendek untuk proses infiltrasi ideologi ISIS. Selain itu, kata dia, pemerintah Arab Saudi cukup berpengalaman dalam hal mencegah masuknya gerakan radikal semacam itu dalam penyelenggaraan haji.
Ketua Umum Tarbiyah Islamiyah Basri Bermanda mengatakan gerakan ISIS berpotensi masuk ke kegiatan manasik haji di Arab Saudi. Menurut dia, tak sulit memasukkan ideologi mereka yang sudah berskala internasional itu. "Pimpinannya tentu akan melihat semua peluang, termasuk haji," ujar Basri dalam konferensi pers di kantor Majelis Ulama Indonesia, Jakarta Pusat. Karena itu, Basri mengimbau jemaah haji Indonesia kelak untuk tetap waspada terhadap ajaran-ajaran yang tak dikenal.
Ketua Umum MUI Muhammad Din Syamsuddin mengatakan gerakan berbau teror tersebut berpotensi memecah persatuan umat Islam dan menggoyahkan Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara. "Karena itu, MUI melarang umat Islam masuk ke gerakan ISIS," katanya.
