TEMPO.CO, Bogor - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap akuntabilitas dan transparansi semua elemen yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden 9 Juli mendatang tetap terjaga. Elemen-elemen tersebut yakni partai-partai politik pengusung calon presiden dan jajaran pemerintahan, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta para penegak hukum dan aparat keamanan.
"Dalam setiap pelaksanaan pemilu, suhu politik pasti meningkat, memanas, dan akhirnya panas," kata SBY saat membuka rapat koordinasi nasional pemantapan pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 3 Juni 2014. "Itulah hukum politik yang berlaku di negara mana pun, dalam kesempatan pemilu di era apa pun."
Karena itu, SBY meminta semua pihak mencegah segala tindakan yang bisa menimbulkan kecurigaan dan aduan yang tidak perlu. Apalagi jika kecurigaan itu kemudian menimbulkan fitnah. "Mari kita selamatkan negara kita untuk tidak menjadi lautan fitnah," ujarnya. "Fitnah itu musuh semua agama. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan."
Menurut dia, salah satu bentuk fitnah adalah kampanye hitam. "Sebaiknya tidak kita lakukan," ucap SBY. Sebabnya, kata dia, masyarakat belum tentu mengetahui bahwa kampanye hitam itu berisi fitnah. "Barangkali ada yang percaya seolah-olah itu benar."
"Kalau itu kita lakukan, berarti kita berdosa," ucap SBY. "Kita bersalah karena saudara-saudara kita mendapatkan informasi yang tidak pernah ada kebenarannya."
