TEMPO.CO, Jakarta - Tim kuasa hukum Jokowi Presiden 2014 meminta tak ada politisasi dalam pengusutan kasus korupsi pengadaan bus Transjakarta dengan mengaitkannya kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, yang akan berlaga di pemilihan presiden nanti.
"Fakta sesungguhnya membuktikan bahwa Jokowi sama sekali tidak terlibat," kata salah satu anggota tim, Todung Mulya Lubis, dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Kamis, 29 Mei 2014.
Menurut Todung, Jokowi, begitu Joko Widodo biasa disapa, sama sekali tak terlibat dalam kasus yang menjerat mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono itu. Bahkan, Jaksa Agung Basrief Arief berkali-kali menegaskan bahwa Jokowi tak terlibat. Maka tim hukum meminta semua pihak menghormati proses hukum di kejaksaan. "Tak boleh ada yang memanfaatkan proses hukum tersebut untuk melakukan kampanye hitam dengan menyebarkan kabar bohong dan manipulatif." (Baca: Surat Jokowi Soal Panggilan dalam Kasus Bus Palsu?)
Sejak Kamis pagi, di media sosial muncul foto surat permintaan penangguhan penyidikan kasus bus sampai pemilihan presiden selesai. Surat pertama kali dipublisikan oleh akun Twitter @TrioMacan2000's. Surat tertanggal 14 Mei itu seolah diteken oleh Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun, ada yang janggal yakni surat itu tak dilengkapi dengan stempel resmi Pemerintah DKI Jakarta.
Todung sudah memastikan surat yang beredar itu palsu. Jokowi, kata dia, tak pernah menerima surat panggilan kejaksaan apalagi melayangkan surat permintaan penangguhan. Menurut dia, surat itu merupakan bagian dari kampanye hitam untuk menyudutkan Jokowi yang bersaing dengan Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden. (Baca: Pro-Jokowi Laporkan 'RIP Jokowi' ke Polisi)
IRA GUSLINA SUFA
Berita Terpopuler:
Chairul Tanjung Emoh Ajak Pejabat Naik Pesawatnya
Penampilan Anggun dan Agnez Mo di Red Carpet
Berpose Seksi, Sara Wijayanto Kecewa Dicap Porno
Punya Rp 46 T, Chairul Tanjung Belum Lapor ke KPK
Agung Laksono Gantikan Suryadharma Ali
Berita terkait
Jokowi Terima Kunjungan Gubernur Jenderal Australia pada Pagi Ini
42 menit lalu
Gubernur Jenderal Australia menjadikan pertemuan dengan Jokowi sebagai bagian rangkaian untuk merayakan 75 tahun hubungan diplomatik dengan Indonesia.
Baca SelengkapnyaTerkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
13 jam lalu
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).
Baca SelengkapnyaPDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas
14 jam lalu
PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.
Baca SelengkapnyaKriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap
16 jam lalu
BPJS Kesehatan diubah menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ini daftar peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas rawat inap.
Baca SelengkapnyaPesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana
16 jam lalu
Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan Jokowi dan GP Ansor.
Baca SelengkapnyaPemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun
19 jam lalu
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.
Baca SelengkapnyaJokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta
20 jam lalu
YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.
Baca SelengkapnyaIndonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?
20 jam lalu
Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk membahas roadmap atau peta jalan menjadi anggota OECD.
Baca SelengkapnyaRekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie
21 jam lalu
Selain Grace Natalie, Jokowi juga menunjuk Juri Ardiantoro sebagai stafsus presiden. Berikut rekam jejak Juri.
Baca SelengkapnyaJokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD
22 jam lalu
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas proses keanggotaan Indonesia di OECD.
Baca Selengkapnya