Kiai: Suryadharma Hanya Turun Via Munas Luar Biasa  

Reporter

Jumat, 23 Mei 2014 17:55 WIB

Menteri Agama dan juga Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali, menjawab pertanyaan wartawan sebelum melakukan pertemuan dengan Ketua Umum MUI Din Syamsudin di Gedung MUI, Jakarta, (21/4). TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Kediri - Pengasuh Pondok Pesantren Al Amien Ngasinan, Kediri, Kiai Anwar Iskandar, meminta seluruh kader Partai Persatuan Pembangunan tetap solid dan menegakkan asas praduga tak bersalah kepada Suryadharma Ali. Ketua Umum PPP yang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana haji ini hanya bisa diturunkan melalui musyawarah nasional luar biasa.

“Penetapan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Suryadharma Ali harus dihormati sebagai proses hukum,” katanya, Jumat, 23 Mei 2014. Partai tidak boleh melakukan intervensi politik terhadap kasus ini selain bantuan hukum yang sedang dilakukan tim ahli partai.

Sebagai seorang pemimpin, Suryadharma Ali diharapkan juga tunduk pada aturan partai. Aturan partai mengharuskan pimpinan meletakkan jabatan jika terbukti bersalah melakukan korupsi. Namun mekanisme itu tidak bisa dilakukan secara serampangan tanpa melalui prosedur partai yang benar. Menurut Kiai Anwar, penurunan Suryadharma Ali sebagai ketua umum hanya bisa dilakukan melalui musyawarah nasional luar biasa. “Tidak usah didesak mundur pasti beliau akan patuh pada aturan partai.”

Bagaimana dengan kinerja PPP? Menurut Kiai Anwar, hal itu tak akan bisa dihindari. Sebagai ketua umum yang mengkoordinasi seluruh kerja partai, eksistensi Suryadharma akan sangat dibutuhkan. “Kan masih ada jajaran pengurus lainnya.”

Soal koalisi, dia memastikan penetapan status tersangka ini tak akan berpengaruh sama sekali. Sebab, seluruh komponen PPP sudah bersepakat untuk bersama-sama memperjuangkan Prabowo-Hatta sebagai calon presiden dan wakil presiden.

Suryadharma Ali ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana haji oleh KPK Kamis sore. Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., mengatakan Suryadharma dianggap menyalahgunakan kewenangannya sehingga merugikan keuangan negara. "Kerugiannya sedang dihitung," kata Johan.

HARI TRI WASONO




Berita Terpopuler:
KPK Incar Suryadharma Ali Sejak Januari Lalu
Jadi Menteri Agama, Kekayaan Suryadharma Melonjak
Jessica Hamil, Melaney Ricardo Ucapkan Selamat
Suryadharma Ali Akhirnya Jadi Tersangka
Harta Pristono Rp 26 Miliar Berasal dari Mertua

Berita terkait

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

3 hari lalu

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

Isu tentang partai yang akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran kian memanas. Kenali fungsi dan peran oposisi.

Baca Selengkapnya

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

6 hari lalu

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

Sejumlah partai politik mengajukan sengketa Pileg ke MK. Partai Nasdem mendaftarkan 20 permohonan.

Baca Selengkapnya

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

8 hari lalu

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

Mendekati Pilkada 2024, partai-partai politik mulai menyiapkan kandidat yang akan diusung. Beberapa nama telah diisukan akan maju dalam pilkgub.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

33 hari lalu

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

Partai politik memegang peran penting dalam menentukan arah kebijakan negara.

Baca Selengkapnya

Pilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya

33 hari lalu

Pilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya

Amerika Serikat sebagai negara demokrasi terbesar di dunia memilih dominasi hanya dua partai politik yaiutu Partai Republik dan Partai Demokrat.

Baca Selengkapnya

PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

38 hari lalu

PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

PPP resmi mendaftarkan PHPU ke MK. Berikut pernyataan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi dan keyakinan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno.

Baca Selengkapnya

Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

39 hari lalu

Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

LSI Denny JA menyatakan Prabowo-Gibran membutuhkan koalisi semipermanen, apa maksudnya? Berikut beberapa jenis koalisi.

Baca Selengkapnya

Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

41 hari lalu

Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

Partai Persatuan Pembangunan menyatakan masih fokus untuk mencermati perolehan suara yang ditengarai terdapat selisih hasil.

Baca Selengkapnya

8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

41 hari lalu

8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, Demokrat, dan PAN penuhi parliamentary threshold di Pemilu 2024. Apa bedanya dengan Presidential Threshold?

Baca Selengkapnya

Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

41 hari lalu

Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

Partai Persatuan Pembangunan tidak lolos syarat ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Mengapa bisa terjadi?

Baca Selengkapnya