PPP Jateng Tolak Dukungan Suryadharma pada Prabowo  

Reporter

Editor

Raihul Fadjri

Minggu, 20 April 2014 13:15 WIB

Suryadharma Ali (kanan) bersama Prabowo Subianto (kiri) berjabat tangan sebelum menggelar jumpa pers di kantor DPP PPP, Jakarta Pusat (18/4). TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Semarang - Pengurus Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah menyatakan tidak menyetujui keputusan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai presiden. “Hingga kini PPP belum ada keputusan resmi mendukung calon presiden maupun calon wakil presiden,” ujar Sekretaris PPP Jawa Tengah Suryanto, Ahad, 20 April 2014.

Menurut Suryanto, PPP Jawa Tengah bergabung dengan 26 Dewan Pimpinan Wilayah PPP yang menolak langkah Suryadharma Ali mendukung Prabowo. Sebab, kata Suryanto, langkah Suryadharma itu prosedurnya tidak benar. Sesuai aturan di PPP, untuk menentukan calon presiden harus melalui mukernas. “Bukan soal mendukung Prabowo-nya, tapi SDA (Suryadharma Ali) terlalu gegabah dan melanggar keputusan tertinggi organisasi,” ujar Suryanto.

Dia mengatakan hingga kini PPP belum ada keputusan resmi mendukung calon presiden maupun wakil presiden. “Sesuai hasil rapimnas, PPP akan membahas ihwal pencapresan dalam mukernas yang digelar pada Rabu pekan ini di Jakarta,” ujarnya.

Suryanto menilai keputusan pencalonan yang didukung PPP harus melalui mukernas yang merupakan forum tertinggi kedua setelah muktamar. PPP Jawa Tengah berharap dalam momentum pemilihan presiden tahun ini partainya bisa menggalang koalisi partai-partai Islam. “Sebab, konstituen PPP adalah mayoritas umat Islam,” kata Suryanto.

PPP Jawa Tengah juga mengklarifikasi ihwal klaim Suryadharma Ali yang menyatakan langkahnya mendukung Prabowo sudah direstui KH Maemun Zubair, tokoh kiai di PPP. Suryanto menyatakan Maemun Zubair baru merestui ijtihad politik PPP dalam lobi-lobi mencari dukungan calon presiden/wakil presiden. “Bukan PPP akan berkoalisi dengan Prabowo,” ujar Suryanto.

ROFIUDDIN

Berita terkait

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

2 hari lalu

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

Isu tentang partai yang akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran kian memanas. Kenali fungsi dan peran oposisi.

Baca Selengkapnya

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

5 hari lalu

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

Sejumlah partai politik mengajukan sengketa Pileg ke MK. Partai Nasdem mendaftarkan 20 permohonan.

Baca Selengkapnya

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

7 hari lalu

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

Mendekati Pilkada 2024, partai-partai politik mulai menyiapkan kandidat yang akan diusung. Beberapa nama telah diisukan akan maju dalam pilkgub.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

32 hari lalu

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

Partai politik memegang peran penting dalam menentukan arah kebijakan negara.

Baca Selengkapnya

Pilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya

32 hari lalu

Pilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya

Amerika Serikat sebagai negara demokrasi terbesar di dunia memilih dominasi hanya dua partai politik yaiutu Partai Republik dan Partai Demokrat.

Baca Selengkapnya

PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

37 hari lalu

PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

PPP resmi mendaftarkan PHPU ke MK. Berikut pernyataan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi dan keyakinan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno.

Baca Selengkapnya

Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

38 hari lalu

Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

LSI Denny JA menyatakan Prabowo-Gibran membutuhkan koalisi semipermanen, apa maksudnya? Berikut beberapa jenis koalisi.

Baca Selengkapnya

Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

40 hari lalu

Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

Partai Persatuan Pembangunan menyatakan masih fokus untuk mencermati perolehan suara yang ditengarai terdapat selisih hasil.

Baca Selengkapnya

8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

40 hari lalu

8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, Demokrat, dan PAN penuhi parliamentary threshold di Pemilu 2024. Apa bedanya dengan Presidential Threshold?

Baca Selengkapnya

Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

40 hari lalu

Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

Partai Persatuan Pembangunan tidak lolos syarat ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Mengapa bisa terjadi?

Baca Selengkapnya