TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Divisi Hukum Kader dan Simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Pro Jokowi (Projo), Sunggul Hamonangan Sirait, mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar segera membentuk tim independen penculikan aktivis prodemokrasi pada 1997-1998.
“Pansus DPR merekomendasikan membentuk Peradilan HAM Ad Hoc untuk pelaku penculikan,” katanya melalui surat elektronik, Sabtu, 19 April 2014. Pemerintah juga diminta mengerahkan segala daya upaya untuk mencari 13 aktivis yang diculik kala itu.
Adapun Koordinator Nasional Projo, Budi Arie Setiadi, mengatakan salah satu dari para aktivis tadi adalah penyair kerakyatan dari Solo, Wiji Thukul. Pencipta puisi perjuangan aktivis prodemokrasi berjudul Peringatan itu tak diketahui rimbanya hingga sekarang. “Pemerintah mesti membuat tim khusus untuk mengusut penghilangan Wiji Thukul,” katanya. (Baca: Prabowo Disentil Lewat Puisi Wiji Thukul)
Menurut politikus PDIP ini, tak ada yang bertanggung jawab atas sejarah gelap penculikan aktivis. Hanya pelaku lapangan yang diadili, namun penanggung jawab komando belum tersentuh. Itu sebabnya, calon presiden yang akan berlaga dalam pemilihan nanti harus tak memiliki dosa pelanggaran hak asasi manusia agar kasus-kasus penghilangan orang bisa diungkap. "Presiden selanjutnya harus bukan pelanggar HAM masa lalu," ujarnya.
Sunggul menjelaskan, berdasarkan rekomendasi Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat pada 30 September 2009 pemerintah juga harus merehabilitasi dan memberikan kompensasi kepada keluarga korban penculikan. Presiden Yudhoyono pun mesti meratifikasi Konvensi HAM PBB tentang perlindungan orang dari penghilangan paksa. (Baca juga: Jokowi-Kalla Dianggap Paling Pro terhadap Hak Asasi Manusia)
Bahkan, pada 2013, menurut Sunggul, Wakil Menteri Hukum dan HAM Deny Indrayana telah datang ke Den Haag, Belanda, untuk berkonsultasi mengenai pembentukan pengadilan HAM. “Pemerintah harusnya segera menindaklanjutinya,” ucap Sunggul.
