Presiden Berjanji Tidak Bredel Pers

Reporter

Editor

Rabu, 9 Februari 2005 14:36 WIB

TEMPO Interaktif, Pekan Baru:Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjanjikan, pemerintahannya tidak akan membredel pers seperti masa Orde Baru. Presiden percaya lembaga pers akan menaati kode etik. Dengan alasan percaya itulah, pemerintahan saya tidak akan melakukan pembredelan, katanya ketika membuka Pekan Olah Raga Wartawan Nasional (Porwanas) ke-8 di Pekan Baru, Riau. Karena itu, dia juga menjamin pembentukan Badan Informasi dan Komunikasi yang dibentuknya, tidak akan bekerja seperti eks Departemen Penerangan.Sekarang zamannya tidak lagi perlu banyak intervensi terhadap pers karena gugatan bisa juga dilakukan oleh pers itu sendiri, kalau pers itu melakukan tindakan tidak sesuai kode etik," ujar Yudhoyono memaparkan. Dia berharap, kasus-kasus yang menyangkut pemberitaan tidak langsung dibawa ke pengadilan. Dia menyarankan agar yang terkena kasus, sebaiknya menggunakan hak jawab terlebih dulu. Bagi lembaga pers sendiri juga diharapkan memberikan hak jawab bagi penggugat yang merasa dirugikan atas pemberitaan itu. Hanya saja, Presiden juga tak mau melarang apabila orang yang merasa dirugikan membawa persoalannya hingga ke pengadilan. Jangankan pers. saya saja sebagai Presiden dua sampai tiga bulan sekali mendapat gugatan dari masyarakat, katanya. Namun semua itu diterimanya dengan lapang dada. Karena Yudhoyono yakin, gugatan yang ditujukan kepadanya adalah itikad baik dari masyarakat untuk memperbaiki kinerja pemerintahannya.Evalisa Siregar

Berita terkait

Kritik Dewan Pers, PWI, dan AJI terhadap Draf RUU Penyiaran

2 hari lalu

Kritik Dewan Pers, PWI, dan AJI terhadap Draf RUU Penyiaran

Draf RUU Penyiaran dihujani kritik dari Dewan Pers, PWI, dan AJI. Lalu, apa sikap DPR menanggapi kritik tersebut?

Baca Selengkapnya

7 Tahun Berdiri, AMSI Dorong Ekosistem Media Digital yang Sehat

15 hari lalu

7 Tahun Berdiri, AMSI Dorong Ekosistem Media Digital yang Sehat

Selama tujuh tahun terakhir, AMSI telah melahirkan sejumlah inovasi untuk membangun ekosistem media digital yang sehat dan berkualitas di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Hibah Kementerian BUMN Diduga Diselewengkan Pengurus PWI

40 hari lalu

Hibah Kementerian BUMN Diduga Diselewengkan Pengurus PWI

Dana hibah buat PWI sejatinya untuk uji kompetensi wartawan.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

5 Maret 2024

Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

Komite Publisher Rights bertugas menyelesaikan sengketa antara perusahaan pers dan perusahaan platform digital.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

5 Maret 2024

Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

Ninik mengatakan, Komite Publisher Rights penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas jurnalistik.

Baca Selengkapnya

Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

23 Februari 2024

Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan Perpres Publisher Rights mesti diterapkan dengan prinsip keadilan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers

23 Februari 2024

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers

Pemerintah bakal mengatur hubungan kerja sama platform digital dengan perusahaan pers setelah Presiden Jokowi meneken Perpres Publisher Rights.

Baca Selengkapnya

Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media

22 Februari 2024

Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media

Meta menanggapi Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sahkan Perpres Publisher Rights, Bisa Pengaruhi Kebebasan Pers?

22 Februari 2024

Jokowi Sahkan Perpres Publisher Rights, Bisa Pengaruhi Kebebasan Pers?

Jokowi teken Perpres No. 32 tahun 2024 mengatur Platform Digital dalam mendukung industri jurnalisme berkualitas. Apakah mempengaruhi kebebasan pers?

Baca Selengkapnya

AMSI Optimistis Perpres Publisher Rights Dorong Ekosistem Bisnis Media Jadi Lebih Baik

21 Februari 2024

AMSI Optimistis Perpres Publisher Rights Dorong Ekosistem Bisnis Media Jadi Lebih Baik

Perpres Publisher Rights dinilai membuka ruang bagi model bisnis baru di luar model bisnis yang mengandalkan impresi atau pencapaian traffic.

Baca Selengkapnya