Gagal Seleksi KPK, Franz Nekat Ikut Tes Hakim MK

Reporter

Selasa, 4 Maret 2014 08:47 WIB

Gedung Mahkamah Konstitusi/TEMPO/Wahyu Setiawan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat kembali menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap empat orang calon hakim Mahkamah Konstitusi. Empat calon lainnya adalah Franz Astani, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Sugianto.

Salah seorang calon, Franz Astani, ternyata telah beberapa kali gagal mencalonkan diri sebagai pimpinan di beberapa institusi, seperti Universitas Indonesia, Universitas Pancasila hingga Komisi Pemberantasan Korupsi. Di lembaga antirasuah tersebut, Franz tiga kali ikut seleksi pimpinan pada 2007, 2008 dan 2011. Namun, semua pencalonannya gagal.

Adapun di Universitas Indonesia, Franz gagal dua kali. Tepatnya pada 2012 saat dia mencalonkan diri sebagai calon rektor dan dekan fakultas hukum. Sebelumnya, pada 2011 dia juga gagal mencalonkan diri sebagai calon dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila.

Laki-laki kelahiran Semarang, 2 Oktober 1953 ini memiliki keunikan tersendiri, yakni pada gelar akademisnya yang beragam. Franz menyematkan gelar-gelar tersebut sebelum dan setelah namanya. Setidaknya ada 11 gelar akademis yang dimiliki oleh Franz.

Lantaran hal tersebut, Franz mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atas keberagaman gelar akademisnya yang diraih pada umur 49 tahun. Penghargaan tersebut diraihnya pada 2004.



Inilah daftar pendidikan formal yang ditempuh Franz:
1. Teknik Sipil (S1, Ir.), Universitas Parahyangan, Bandung, 1978.
2. Ilmu Ekonomi (S1, S.E.), Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.
3. Ilmu Hukum (S1, S.H.), Universitas Indonesia, Jakarta, 1992.
4. Magister Administrasi Bisnis (S2, M.B.A.), IPMI, 1986.
5. Magister Manajemen (S2, M.M.), IPMI, 1996.
6. Magister Kajian Amerika (S2, M.Si), Universitas Indonesia, Jakarta, 1999.
7. Magister Kenotariatan (S2, M.Kn), Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.
8. Doktoral Hukum (S3, Dr.), Universitas Parahyangan, Bandung, 2004.
9. Doktoral Manajemen (S3, Dr.), Universitas Indonesia, 2006.
10. Post Doktoral Kenotariatan, Universitas Indonesia, 1995.
11. Post Doktoral Hukum, Universitas Indonesia, 2004.

AMRI MAHBUB

Berita terkait

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

16 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

1 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

2 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

6 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

6 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya