Jika Punya Rasa Malu, Patrialis Diminta Mundur

Sabtu, 22 Februari 2014 05:08 WIB

ANTARA/Budi Afandi

TEMPO.CO , Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konsitusi meminta Hakim Konsitusi, Patrialis Akbar untuk mundur jika masih punya rasa malu. Permintaan mundur itu disampaikan koalisi karena menurut mereka ada dua alasan kuat untuk Patrialis mundur sebagai Hakim Konstitusi.

Yang pertama adalah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang telah membatalkan keputusan Presiden tentang pengangkatan Patrialis Akbar sebagai Hakim Konstitusi. Kemudian hadirnya Patrialis pada sidang perdana Akil Mochtar dan absen pada sidang Mahkamah Konstitusi, menunjukkan tak ada tanggung jawab sebagai Hakim Konstitusi. (baca: PTUN Batalkan Patrialis, SBY Akan Ajukan Banding)

"Masalah-masalahnya memang datang dari dia sendiri," kata Peneliti Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz, di kantornya, Jumat, 22 Februari 2014.

Patrialis Akbar, menghadiri sidang perdana mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar di pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kamis, 21 Februari 2014. Patrialis di tempat itu mengaku baru kali ini bertemu dengan Akil. Ia datang mengenakan kemeja hitam lengan panjang sekitar pukul 15.15 WIB. Ia kemudian berjalan memasuki ruang terdakwa dan berbincang-bincang dengan Akil.

Siang harinya, Patrialis absen pada sidang pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Undang Undang Dasar Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi. Akibatnya, karena hanya dihadiri 6 dari 7 hakim konstitusi, sidang dinyatakan tidak quorum dan ditunda pelaksanannya. (baca: PTUN Batalkan Patrialis, SBY Akan Ajukan Banding)

TRI ARTINING PUTRI

Berita terkait

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

1 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

1 hari lalu

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.

Baca Selengkapnya

Ragam Reaksi terhadap Pembentukan Pansel KPK oleh Presiden Jokowi

4 hari lalu

Ragam Reaksi terhadap Pembentukan Pansel KPK oleh Presiden Jokowi

Novel Baswedan menilai dalam proses pemilihan Pansel KPK akan terlihat ada atau tidaknya keinginan Jokowi memberantas korupsi.

Baca Selengkapnya

Aktivis Antikorupsi Beri Saran Jokowi untuk Pansel KPK, Novel Baswedan: Ujian Terakhir Pemerintah

4 hari lalu

Aktivis Antikorupsi Beri Saran Jokowi untuk Pansel KPK, Novel Baswedan: Ujian Terakhir Pemerintah

Presiden Jokowi akan mengumumkan Pansel KPK bulan ini. Sejumlah aktivis antikorupsi memberi masukan, termasuk Novel Baswedan.

Baca Selengkapnya

ICW NIlai Komposisi Pansel KPK Rawan Konflik Kepentingan

4 hari lalu

ICW NIlai Komposisi Pansel KPK Rawan Konflik Kepentingan

ICW mengatakan Presiden Jokowi harus memastikan para anggota Pansel KPK nantinya tak memiliki konflik kepentingan dan intervensi keputusan.

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik, Wacana Tambah Pos Kementerian di Kabinet Prabowo

9 hari lalu

Hujan Kritik, Wacana Tambah Pos Kementerian di Kabinet Prabowo

Majalah Tempo melaporkan bahwa Prabowo berupaya membangun koalisi besar di pemerintahannya.

Baca Selengkapnya

Pro-Kontra Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

9 hari lalu

Pro-Kontra Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

ICW khawatir wacana penambahan nomenklatur kementerian membuat kabinet Prabowo menjadi sangat gemuk.

Baca Selengkapnya

61 Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi pada 2021-2023, ICW: Lingkaran Setan Sejak Awal

9 hari lalu

61 Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi pada 2021-2023, ICW: Lingkaran Setan Sejak Awal

Peneliti ICW mengatakan mayoritas modus korupsi itu berkaitan dengan suap-menyuap dan penyalahgunaan anggaran belanja daerah.

Baca Selengkapnya

ICW Sebut Bansos hingga Ketidaknetralan ASN Bakal Marak di Pilkada 2024

9 hari lalu

ICW Sebut Bansos hingga Ketidaknetralan ASN Bakal Marak di Pilkada 2024

ICW mengungkap beberapa kerentanan yang mungkin terjadi di Pilkada 2024. Berkaca dari pengalaman Pilpres.

Baca Selengkapnya

Peneliti ICW Bilang Rencana Tambah Kementerian Kabinet Prabowo Demi Bagi-bagi Jabatan

9 hari lalu

Peneliti ICW Bilang Rencana Tambah Kementerian Kabinet Prabowo Demi Bagi-bagi Jabatan

Majalah Tempo melaporkan bahwa Prabowo berupaya membangun koalisi besar di pemerintahannya.

Baca Selengkapnya