Kata Caleg Soal Fotonya di Tiket Tim U-19 Vs PSIS  

Reporter

Senin, 17 Februari 2014 04:02 WIB

Pemain Timnas U-19 Paulo Sitanggang berusaha merebut bola dari pemain Pra PON DIY, dalam pertandingan uji coba di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta, (7/2). TEMPO/Suryo Wibowo

TEMPO.CO, Semarang - Gambar calon legislatif dari Partai Demokrat, Alamsyah Satyanegara Sukawijaya atau biasa dipanggil Yoyok Sukawi, terpasang di tiket pertandingan sepak bola antara PSIS Semarang dan timnas U-19 pada Jumat malam, 14 Februari 2014. Caleg provinsi dari daerah pemilihan I Jawa Tengah itu diduga sengaja memanfaatkan pertandingan untuk sosialisasi dirinya.

Yoyok sendiri mengatakan pemasangan foto tak dilakukan pada semua tiket masuk stadion, tapi hanya tiket pertandingan di tribun timur, selatan, dan utara. "Hanya untuk memperkenalkan diri sebagai manajemen PSIS yang baru," kata Yoyok, Ahad, 16 Februari 2014.

Yoyok membantah pemasangan fotonya di tiket sebagai kampanye terselubung. Yoyok menyatakan siap menjelaskan adanya foto dirinya ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum. Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah itu beralasan pemasangan foto dirinya di tiket sudah terjadi sejak lama. "Itu budaya lama karena saya pengurus PSIS (sebagai CEO Mahesa Jenar)," kata Yoyok.

Foto anak mantan Wali Kota Semarang Sukawi Sutarip itu ditemukan di tiket laga uji coba PSIS vs timnas U-19, Jumat malam. Tiket itu beredar hingga ribuan lembar ke penonton yang telah membeli agar bisa masuk ke Stadion Jatidiri, tempat pertandingan dilakukan.

Pawaslu Kota Semarang tengah menyelidiki pemasangan gambar Yoyok di tiket pertandingan tersebut. "Penyelidikan untuk menemukan apakah masuk kategori pelanggaran atau tidak," kata Ketua Pawaslu Kota Semarang Sri Wahyu Ananingsih, Ahad, 16 Februari 2014. (Baca juga: Foto Caleg Tiket Bola Diselidiki Panwaslu)

Sri menyatakan sedang mengumpulkan data dan bukti keterlibatan Yoyok Sukawi, yang diduga memanfaatkan pertandingan untuk mensosialisasikan dirinya untuk kembali mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Menurut Sri, pada Senin, 17 Februari 2014, akan diputuskan apakah masuk pelanggaran atau tidak. "Kami juga sudah melapor ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah. Itu juga wilayah mereka karena yang bersangkutan caleg provinsi," kata Sri Wahyu.

EDI FAISOL

Berita lain:

Inilah Kondisi Gedung yang Diledakkan Usman-Harun

Mengapa Rupiah Menguat Paling Tajam Se-Asia?

Pristono: Harga Bus Transjakarta Ditentukan BPPT

BNPB: Abu Kelud Keluar dari Jawa dan Sumatera

Krakatau Menggeliat, Gempa Vulkanik 212 Kali






Berita terkait

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

6 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil

34 hari lalu

Bawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartato, dan Menteri BUMN Erick Thohir dilaporkan melakukan pelanggaran pemilu.

Baca Selengkapnya

Jaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

37 hari lalu

Jaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

Jaga Pemilu mengungkapkan ada ratusan kasus dugaan pelanggaran Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

38 hari lalu

Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 sebesar Rp 23,1 triliun.

Baca Selengkapnya

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

42 hari lalu

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada seluruh terdakwa PPLN Kuala Lumpur itu masing-masing sebesar Rp 5 juta.

Baca Selengkapnya

H-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024

46 hari lalu

H-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024

Henry Yosodiningrat mengatakan adanya kecurangan TSM berupa mobilitas kekuasaan dalam Pilpres 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat

52 hari lalu

Bawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat

Bawaslu menyebutkan ada tiga laporan PDIP dengan terlapor KPU.

Baca Selengkapnya

Komisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya

53 hari lalu

Komisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya

Komisi II DPR akan panggil KPU pada 14 Maret 2024 untuk bahas indikasi kecurangan atau pelanggaran pemilu. Apa saja sanksi bagi para pelakunya?

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

56 hari lalu

Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

Bawaslu Ambon menerima 6 laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Mayoritas laporan berisikan dugaan politik uang.

Baca Selengkapnya

DPD RI Sepakati Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024

58 hari lalu

DPD RI Sepakati Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024

DPD akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan.

Baca Selengkapnya