TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri dan Ketahanan Dewan Perwakilan Rakyat, Tubagus Hasanuddin menyesalkan tindakan pengusiran imigran gelap dari wilayah perairan Australia ke Indonesia. Dia beralasan, tindakan ini melanggar hak asasi manusia dan konvensi internasional tentang perlindungan imigran. Pengusiran, kata dia, juga dapat menimbulkan ketegangan politik antara dua negara.

"Tak mustahil menjadi konflik militer antara dua negara bila Australia terus-terusan melakukan provokasi dengan mengembalikan para imigran ke Indonesia," kata Hasanuddin melalui pesan pendek yang dikirim, Sabtu, 8 Februari 2014. Alasannya, Indonesia bukan negara asal imigran gelap yang ingin menuju Australia.

Hasanuddin menuturkan seharusnya Australia mencari solusi yang lebih tepat yakni melakukan kordinasi dengan negara-negara yang dilintasi seperti Indonesia , Singapura , Malayasia. Sedangkan negara asal semisal Irak , Afgan dan Pakistan harus dilibatkan. United Nations High Commissioner for Refugees atau Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi juga dimintai pertimbangan.

Australia, ujar Hasanuddin, sebaiknya meniru langkah Indonesia ketika menghadapi imigran gelap. "Tahun 1975 hingga 1980-an, Indonesia pernah menerima ratusan ribu imigran gelap dari Vietnam," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini. Limpahan imigran dari Vietnam itu diselesaikan dengan baik tanpa menimbulkan ketegangan di kawasan ini .

Sebelumnya, gelombang kedatangan imigran gelap asal Timur Tengah semakin memanaskan hubungan antara Indonesia dan Australia. Kedua negara saling mengklaim kebijakan yang diambil adalah yang paling benar. Terakhir, Australia mengirim balik para imigran yang sudah memasuki perbatasan negara itu ke Indonesia.

Sebagian imigran terdampar di kawasan pantai selatan, seperti Pelabuhan Ratu dan Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Deputi V Bidang Koordinasi Keamanan Nasional Kementerian Koordinasi Politik, Hukum, dan Keamanan Bambang Suparno mengatakan kasus imigran gelap membuat pemerintah Australia geram kepada Indonesia.

SUNDARI
Berita Populer
MPR: Soal Usman Harun, Singapura Keterlaluan!
Ikuti Keyakinan Jonas, Asmirandah Ingin Bahagia
Hakim PK MA Bebaskan Dokter Ayu
Dicari KPK, Staf Atut Ngumpet di Hotel
Pengelolaan Dana Haji Rp 80 Triliun Menyimpang