Menkes Yakin Peserta JKN Tahun Ini Lebihi Target

Reporter

Kamis, 6 Februari 2014 04:16 WIB

Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi. ANTARA/Yusran Uccang

TEMPO.CO , SEMARANG:- Menteri Kesehatan Andi Nafsiah Walinono Mboi yakin peserta jaminan kesehatan nasional tahun 2014 akan melebihi target. Keyakinan itu terkait dengan jumlah peserta jaminan kesehatan yang telah diprogramkan sejak awal tahun ini sudah mencapai 119 juta orang.

"Sedangkan target tahun 2014, 125 juta orang. Kemungkinan besar melampui target," kata Andi Nafsiah, saat dialog dengan tenaga medis se Jawa Tengah, di Rumah Sakit Umum Pusat Dr Kariadi Semarang, Rabu 5 Februari 2014.

Saat dialog dengan tenaga medis Andi tak memungkiri masih banyak keluhan dari berbagai pihak, di antaranya para provider yang belum memahami sistem jaminan kesehatan nasional yang telah diprogramkan oleh pemerintah itu. "Mereka selalu tarif dan tarif, padahal yang dilakukan ini mengembangkan suatu jaminan kesehatan sosial," kata Andi menambahkan.

Yang diperlukan dalam progam itu, menurut Andi menata semua unsur terkait program jaminan. Sistem itu di antaranya mulai dari Sumber Daya Manusia (SDM) sistem rujukan, alat kesehatan dan informasi manajerial. Di sisi lain ia menegaskan saat ini dibutuhkan pola pikir masyarakat yang selama ini mendapatkan pelayanan sering tak seusai dengan tempat tinggal.

Direktorat Jenderal Bina Gizi Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan, Anung Sugihantono memperkirakan pada pertengahan tahun ini jumlah peserta JKN mencapai 121 juta orang. Bila harus mendapatkan pelayanan rawat menginap, maka diperlukan 121 ribu tempat tidur. "Itu dengan ratio 1 untuk 1000 pasien," kata Anung.

Menurut Anung, kementerian kesehatan bertangung jawab penuh terhadap peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang telah diajukan oleh kementerian sosial. Selain fasilitas itu, kementerian kesehatan juga memerlukan tenaga medis yang jumlahnya dinilai lebih banyak. "Namun yang tahu kebutuhan itu rumah sakit dan Puskesmas, kami segera mendata," katanya.

EDI FAISOL

Berita terkait

Penghapusan Kelas Rawat Inap BPJS Kesehatan Tinggal Tunggu Izin Jokowi dan..

7 Agustus 2022

Penghapusan Kelas Rawat Inap BPJS Kesehatan Tinggal Tunggu Izin Jokowi dan..

Pemerintah hingga kini masih belum memutuskan kapan dimulainya pemberlakuan kelas rawat inap standar atau KRIS pada layanan BPJS Kesehatan maupun perubahan tarif iurannya. Perubahan layanan itu akan menghapuskan sistem kelas 1, 2, dan 3 bagi peserta yang rawat inap.

Baca Selengkapnya

DJSN Bicara Soal Pendanaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan

16 Februari 2022

DJSN Bicara Soal Pendanaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Dewan Jaminan Sosial Nasional memastikan dana awal program Jaminan Kehilangan Pekerjaan mencukupi untuk beberapa tahun ke depan.

Baca Selengkapnya

Usut Suap Bupati Jombang, KPK Temukan Potensi Penyimpangan SJSN

6 Februari 2018

Usut Suap Bupati Jombang, KPK Temukan Potensi Penyimpangan SJSN

Kajian KPK menunjukkan kelemahan dan potensi penyimpangan dalam dana kapitasi SJSN terbagi menjadi empat aspek.

Baca Selengkapnya

BPJS Ketenagakerjaan Keluhkan Banyak Perusahaan Belum Daftar  

20 April 2017

BPJS Ketenagakerjaan Keluhkan Banyak Perusahaan Belum Daftar  

BPJS Ketenagakerjaan menargetkan perusahaan yang patuh dalam mengikuti jaminan sosial ketenagakerjaan mencapai 85 persen.

Baca Selengkapnya

Begini Cara Pemerintah Tekan Defisit di Program Jaminan Kesehatan

30 Maret 2017

Begini Cara Pemerintah Tekan Defisit di Program Jaminan Kesehatan

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan ada opsi
yang digodok pemerintah untuk menekan defisit program jaminan
kesehatan nasional.

Baca Selengkapnya

Kepala BPJS: Abdi Dalem Keraton Berhak pada Jaminan Sosial

24 April 2016

Kepala BPJS: Abdi Dalem Keraton Berhak pada Jaminan Sosial

Abdi dalem, menurut dia masuk kategori pekerja informal, meskipun menerima gaji dari APBD dan honor dari dana keistimewaan.

Baca Selengkapnya

Abdi Dalem Keraton Yogya Dapat Gaji dan Honor dari Negara  

24 April 2016

Abdi Dalem Keraton Yogya Dapat Gaji dan Honor dari Negara  

Beberapa jadi abdi dalem, di antaranya Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo dan Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti.

Baca Selengkapnya

Abdi Dalem Keraton Yogyakarta, Abdi Raja atau Pegawai?

24 April 2016

Abdi Dalem Keraton Yogyakarta, Abdi Raja atau Pegawai?

Barulah sejak UU Nomer 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY disahkan pada 2012, Suyatman dan abdi dalem lainnya berlega hati.

Baca Selengkapnya

86.558 Warga Makassar Terima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan  

27 Januari 2016

86.558 Warga Makassar Terima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan  

Pemerintah menyediakan dana Rp 48 miliar untuk membayar iuran BPJS Kesehatan bagi warga miskin.

Baca Selengkapnya

Asosiasi Pengusaha: Jaminan Sosial Membebani Pekerja

14 Desember 2015

Asosiasi Pengusaha: Jaminan Sosial Membebani Pekerja

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meyakini kepesertaan pekerja dalam program jaminan sosial membebani pekerja kelas kecil dan menengah

Baca Selengkapnya