Kimia Farma Siap 4 Klinik untuk Jamkesnas  

Reporter

Editor

Budi Riza

Rabu, 5 Februari 2014 12:16 WIB

TEMPO/Nickmatulhuda

TEMPO.CO, Balikpapan - PT Kimia Farma (Tbk) Cabang Balikpapan menyiapkan empat klinik khusus program sistem jaminan sosial nasional setempat. Klinik tersebut tersebar di Apotek Kimia Farma di Km 5 Jalan Soekarno Hatta, Jalan MT Harjono, Klandasan dan Sepinggan Jalan Mulawarman.

"Kami sediakan klinik dengan kualifikasi layanan kesehatan tingkat pertama," kata Abdul Aziz, Bisnis Manajer PT Kimia Farma Apotek Unit Bisnis Balikpapan, Rabu, 5 Februari 2014.

Abdul mengatakan empat klinik tersebut menjadi bagian dari klinik lain di seluruh Indonesia. Secara keseluruhan Kimia Farma membuka 200 klinik di Indonesia. Seperti di Puskesmas juga, dalam layanan kesehatan dasar di klinik Kimia Farma, pasien dilayani atau ditolong oleh dokter umum.

Dalam bekerja, dokter difasilitasi mulai dari ruang tindakan hingga sejumlah obat-obatan sesuai standar formulasi nasional. Abdul menegaskan, sedapat mungkin klinik akan menangani pasien hingga sembuh. Bila ternyata memerlukan tindakan atau penanganan lebih, barulah pasien dirujuk ke rumah sakit rujukan.

Bagi pasien peserta SJSN, karena sudah ditanggung program tersebut, maka tak perlu keluar biaya lagi. KKF resmi dibuka sejak 1 Januari lalu. Pembukaan klinik-klinik itu menjadikan Kimia Farma sebagai badan usaha milik negara (BUMN) penyedia layanan kesehatan terpadu terbesar di Indonesia. Sebelum ini PT Kimia Farma Tbk sudah populer dengan jaringan apotek yang ada hampir di setiap kota di Indonesia.

"Seluruhnya ada 512 apotek dengan 700 orang apoteker," sebut Azis. Kimia Farma juga membuka 11 optik dan 38 laboratorium klinik. Di Balikpapan, Kimia Farma punya 14 gerai yang tersebar di seluruh kota. (Baca: 59 Ribu Keluarga Miskin Belum Terjamin SJSN)

SG WIBISONO

Berita Terpopuler
Ruhut: Potong Leher Saya jika Ibas Korupsi!
Ibas Disebut dalam Persidangan Rudi Rubiandini
PPP Klaim Angel Lelga Sudah Taubat Nasuha

Berita terkait

Penghapusan Kelas Rawat Inap BPJS Kesehatan Tinggal Tunggu Izin Jokowi dan..

7 Agustus 2022

Penghapusan Kelas Rawat Inap BPJS Kesehatan Tinggal Tunggu Izin Jokowi dan..

Pemerintah hingga kini masih belum memutuskan kapan dimulainya pemberlakuan kelas rawat inap standar atau KRIS pada layanan BPJS Kesehatan maupun perubahan tarif iurannya. Perubahan layanan itu akan menghapuskan sistem kelas 1, 2, dan 3 bagi peserta yang rawat inap.

Baca Selengkapnya

DJSN Bicara Soal Pendanaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan

16 Februari 2022

DJSN Bicara Soal Pendanaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Dewan Jaminan Sosial Nasional memastikan dana awal program Jaminan Kehilangan Pekerjaan mencukupi untuk beberapa tahun ke depan.

Baca Selengkapnya

Usut Suap Bupati Jombang, KPK Temukan Potensi Penyimpangan SJSN

6 Februari 2018

Usut Suap Bupati Jombang, KPK Temukan Potensi Penyimpangan SJSN

Kajian KPK menunjukkan kelemahan dan potensi penyimpangan dalam dana kapitasi SJSN terbagi menjadi empat aspek.

Baca Selengkapnya

BPJS Ketenagakerjaan Keluhkan Banyak Perusahaan Belum Daftar  

20 April 2017

BPJS Ketenagakerjaan Keluhkan Banyak Perusahaan Belum Daftar  

BPJS Ketenagakerjaan menargetkan perusahaan yang patuh dalam mengikuti jaminan sosial ketenagakerjaan mencapai 85 persen.

Baca Selengkapnya

Begini Cara Pemerintah Tekan Defisit di Program Jaminan Kesehatan

30 Maret 2017

Begini Cara Pemerintah Tekan Defisit di Program Jaminan Kesehatan

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan ada opsi
yang digodok pemerintah untuk menekan defisit program jaminan
kesehatan nasional.

Baca Selengkapnya

Kepala BPJS: Abdi Dalem Keraton Berhak pada Jaminan Sosial

24 April 2016

Kepala BPJS: Abdi Dalem Keraton Berhak pada Jaminan Sosial

Abdi dalem, menurut dia masuk kategori pekerja informal, meskipun menerima gaji dari APBD dan honor dari dana keistimewaan.

Baca Selengkapnya

Abdi Dalem Keraton Yogya Dapat Gaji dan Honor dari Negara  

24 April 2016

Abdi Dalem Keraton Yogya Dapat Gaji dan Honor dari Negara  

Beberapa jadi abdi dalem, di antaranya Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo dan Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti.

Baca Selengkapnya

Abdi Dalem Keraton Yogyakarta, Abdi Raja atau Pegawai?

24 April 2016

Abdi Dalem Keraton Yogyakarta, Abdi Raja atau Pegawai?

Barulah sejak UU Nomer 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY disahkan pada 2012, Suyatman dan abdi dalem lainnya berlega hati.

Baca Selengkapnya

86.558 Warga Makassar Terima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan  

27 Januari 2016

86.558 Warga Makassar Terima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan  

Pemerintah menyediakan dana Rp 48 miliar untuk membayar iuran BPJS Kesehatan bagi warga miskin.

Baca Selengkapnya

Asosiasi Pengusaha: Jaminan Sosial Membebani Pekerja

14 Desember 2015

Asosiasi Pengusaha: Jaminan Sosial Membebani Pekerja

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meyakini kepesertaan pekerja dalam program jaminan sosial membebani pekerja kelas kecil dan menengah

Baca Selengkapnya