TEMPO.CO, Balikpapan - PT Kimia Farma (Tbk) Cabang Balikpapan menyiapkan empat klinik khusus program sistem jaminan sosial nasional setempat. Klinik tersebut tersebar di Apotek Kimia Farma di Km 5 Jalan Soekarno Hatta, Jalan MT Harjono, Klandasan dan Sepinggan Jalan Mulawarman.
"Kami sediakan klinik dengan kualifikasi layanan kesehatan tingkat pertama," kata Abdul Aziz, Bisnis Manajer PT Kimia Farma Apotek Unit Bisnis Balikpapan, Rabu, 5 Februari 2014.
Abdul mengatakan empat klinik tersebut menjadi bagian dari klinik lain di seluruh Indonesia. Secara keseluruhan Kimia Farma membuka 200 klinik di Indonesia. Seperti di Puskesmas juga, dalam layanan kesehatan dasar di klinik Kimia Farma, pasien dilayani atau ditolong oleh dokter umum.
Dalam bekerja, dokter difasilitasi mulai dari ruang tindakan hingga sejumlah obat-obatan sesuai standar formulasi nasional. Abdul menegaskan, sedapat mungkin klinik akan menangani pasien hingga sembuh. Bila ternyata memerlukan tindakan atau penanganan lebih, barulah pasien dirujuk ke rumah sakit rujukan.
Bagi pasien peserta SJSN, karena sudah ditanggung program tersebut, maka tak perlu keluar biaya lagi. KKF resmi dibuka sejak 1 Januari lalu. Pembukaan klinik-klinik itu menjadikan Kimia Farma sebagai badan usaha milik negara (BUMN) penyedia layanan kesehatan terpadu terbesar di Indonesia. Sebelum ini PT Kimia Farma Tbk sudah populer dengan jaringan apotek yang ada hampir di setiap kota di Indonesia.
"Seluruhnya ada 512 apotek dengan 700 orang apoteker," sebut Azis. Kimia Farma juga membuka 11 optik dan 38 laboratorium klinik. Di Balikpapan, Kimia Farma punya 14 gerai yang tersebar di seluruh kota. (Baca: 59 Ribu Keluarga Miskin Belum Terjamin SJSN)
SG WIBISONO
Berita Terpopuler
Ruhut: Potong Leher Saya jika Ibas Korupsi!
Ibas Disebut dalam Persidangan Rudi Rubiandini
PPP Klaim Angel Lelga Sudah Taubat Nasuha
Berita terkait
Penghapusan Kelas Rawat Inap BPJS Kesehatan Tinggal Tunggu Izin Jokowi dan..
7 Agustus 2022
Pemerintah hingga kini masih belum memutuskan kapan dimulainya pemberlakuan kelas rawat inap standar atau KRIS pada layanan BPJS Kesehatan maupun perubahan tarif iurannya. Perubahan layanan itu akan menghapuskan sistem kelas 1, 2, dan 3 bagi peserta yang rawat inap.
Baca SelengkapnyaDJSN Bicara Soal Pendanaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan
16 Februari 2022
Dewan Jaminan Sosial Nasional memastikan dana awal program Jaminan Kehilangan Pekerjaan mencukupi untuk beberapa tahun ke depan.
Baca SelengkapnyaUsut Suap Bupati Jombang, KPK Temukan Potensi Penyimpangan SJSN
6 Februari 2018
Kajian KPK menunjukkan kelemahan dan potensi penyimpangan dalam dana kapitasi SJSN terbagi menjadi empat aspek.
Baca SelengkapnyaBPJS Ketenagakerjaan Keluhkan Banyak Perusahaan Belum Daftar
20 April 2017
BPJS Ketenagakerjaan menargetkan perusahaan yang patuh dalam mengikuti jaminan sosial ketenagakerjaan mencapai 85 persen.
Baca SelengkapnyaBegini Cara Pemerintah Tekan Defisit di Program Jaminan Kesehatan
30 Maret 2017
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan ada opsi
yang digodok pemerintah untuk menekan defisit program jaminan
kesehatan nasional.
Kepala BPJS: Abdi Dalem Keraton Berhak pada Jaminan Sosial
24 April 2016
Abdi dalem, menurut dia masuk kategori pekerja informal, meskipun menerima gaji dari APBD dan honor dari dana keistimewaan.
Baca SelengkapnyaAbdi Dalem Keraton Yogya Dapat Gaji dan Honor dari Negara
24 April 2016
Beberapa jadi abdi dalem, di antaranya Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo dan Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti.
Baca SelengkapnyaAbdi Dalem Keraton Yogyakarta, Abdi Raja atau Pegawai?
24 April 2016
Barulah sejak UU Nomer 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY disahkan pada 2012, Suyatman dan abdi dalem lainnya berlega hati.
Baca Selengkapnya86.558 Warga Makassar Terima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan
27 Januari 2016
Pemerintah menyediakan dana Rp 48 miliar untuk membayar iuran BPJS Kesehatan bagi warga miskin.
Asosiasi Pengusaha: Jaminan Sosial Membebani Pekerja
14 Desember 2015
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meyakini kepesertaan pekerja dalam program jaminan sosial membebani pekerja kelas kecil dan menengah
Baca Selengkapnya