11 Puskesmas Jember Belum Bisa Layani BPJS

Reporter

Editor

Zed abidien

Sabtu, 4 Januari 2014 05:00 WIB

Warga mengantri pendaftaran dengan sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta (2/1). Semenjak diberlakukannya BPJS pada awal tahun 2014, ratusan warga banyak yang belum mengerti aturan sistem tersebut dikarenakan minimnya sosialisai oleh petugas terkait. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jember - Sebanyak 11 pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di Kabupaten Jember belum bisa melayani program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang mulai berlaku 1 Januari 2014. Pasalnya, ke-11 puskesmas belum memiliki tenaga kesehatan dan peralatan yang memadai sesuai syarat-syarat pelayanan BPJS.

Yumarlis, Kepala Bagian Humas Dinas Kesehatan Jember, mengatakan layanan BPJS Kesehatan mensyaratkan puskesmas harus memenuhi unsur minimal, yakni memiliki ruang dan peralatan rawat inap (opname). "Dari 49 puskesmas yang ada, baru 38 puskesmas yang memiliki rawat inap. Jadi, masih ada 11 puskesmas yang belum punya," ujar dia.

Selain itu, 11 puskesmas itu juga belum memiliki perlengkapan instalasi gawat darurat (IGD), laboratorium, dan poli pendukung. Padahal, kata dia, sesuai ketentuan BPJS, ada 144 jenis penyakit yang harus bisa ditangani petugas di puskesmas. Sejumlah penyakit berat yang sulit ditangani di puskesmas, kata dia, seperti diabetes melitus tipe 1 dan 2, demam berdarah dengue, tifus, hepatitis A, dan HIV/AIDS tanpa komplikasi. "Padahal tidak semua puskesmas memiliki kemampuan dan peralatan untuk menyelesaikan penyakit itu," kata Yumarlis.

Karenanya, Dinas Kesehatan Jember berjanji akan berusaha untuk memenuhi persyaratan puskesmas dan rumah sakit agar bisa memenuhi kebutuhan dan persyaratan BPJS Kesehatan. Upaya itu, kata Yumarlis, lewat penganggaran ke APBD Jember tahun 2014 dan permintaan bantuan dari Kementerian Kesehatan RI.

M. Ismail Marzuki, Kepala Cabang BPJS Jember, mengakui saat ini tidak semua pelayanan kesehatan primer, termasuk puskesmas, mampu menangani 144 jenis penyakit itu.

Karenanya, kata dia, untuk tahap awal ini, BPJS memberikan kelonggaran kepada pihak puskesmas untuk merujuk kasus penyakit berat ke rumah sakit, terutama dalam kondisi gawat darurat. Pasien yang dalam kondisi terancam kematian atau cacat akibat kecelakaan, kata dia, bisa dibawa langsung ke pelayanan sekunder, yakni rumah sakit. "Baik di rumah sakit tipe A, B, dan C," katanya.

MAHBUB DJUNAIDY

Advertising

Sistem Jaminan Sosial Nasional | SJSN

Berita terkait

Penghapusan Kelas Rawat Inap BPJS Kesehatan Tinggal Tunggu Izin Jokowi dan..

7 Agustus 2022

Penghapusan Kelas Rawat Inap BPJS Kesehatan Tinggal Tunggu Izin Jokowi dan..

Pemerintah hingga kini masih belum memutuskan kapan dimulainya pemberlakuan kelas rawat inap standar atau KRIS pada layanan BPJS Kesehatan maupun perubahan tarif iurannya. Perubahan layanan itu akan menghapuskan sistem kelas 1, 2, dan 3 bagi peserta yang rawat inap.

Baca Selengkapnya