Komisi I Minta Televisi Swasta Patuhi Teguran KPI  

Reporter

Sabtu, 7 Desember 2013 14:49 WIB

TB Hasanudin. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I (Komunikasi) Dewan Perwakilan Rakyat, T.B. Hasanuddin, mengapresiasi langkah Komisi Penyaran Indonesia menegur enam televisi swasta yang dianggap tak proporsional menayangkan siaran politik. Dia meminta pengelola televisi mematuhi teguran KPI. "Jangan karena punya calon presiden, bisa menggunakan TV sepanjang hari. Tidak boleh itu," kata T.B. Hasanuddin, Jumat, 6 Desember 2013.

Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan, penggunaan televisi untuk iklan politik akan semakin marak memasuki Pemilu 2014. Oleh karena itu, ia juga meminta KPI konsisten dengan tegurannya. Mereka yang tidak mengindahkan teguran harus diproses sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. "Frekuensi itu milik rakyat, harus dipakai untuk kepentingan rakyat secara adil," ujar dia.

KPI menegur enam stasiun televisi swasta yang dianggap tak proporsional dalam menayangkan siaran politik. Stasiun televisi yang ditegur adalah RCTI, MNC TV, Global TV, ANTV, TV One, dan Metro TV.

KPI menganggap enam stasiun televisi itu lebih banyak menayangkan siaran politik dari pihak pemilik dan kelompoknya. Pemilik televisi tersebut juga politikus. RCTI, MNC TV, dan Global TV adalah milik Hary Tanoesoedibjo, calon wakil presiden dari Partai Hanura. ANTV dan TV One milik Aburizal Bakrie, Ketua Umum Golkar dan juga calon presiden dari partai tersebut. Metro TV milik Surya Paloh, yang juga Ketua Umum Partai NasDem.

KPI meminta pengelola televisi netral, berimbang, dan adil dalam menayangkan siaran politik. T.B. Hasanuddin mengatakan. DPR yang notabene menjadi pendorong lahirnya kode etik penyiaran siaran politik di televisi akan terus mengawasi kinerja KPI dalam menjaga frekuensi publik. Ia juga menyatakan bahwa DPR membuka ruang sebesar-besarnya bagi KPI bila terkendala dalam melakukan tugasnya.


"Kami akan mendorong kebijakan ini terus ditegakkan, karena sepakat pengawasan harus diperketat," ujarnya.

TRI SUHARMAN




Topik Terhangat
Mandela Wafat | Blusukan di Tahanan KPK | Kasus Sitok | Paul Walker | Jokowi Nyapres

Berita Terpopuler

Sophia Latjuba, dari Foto Topless hingga Produser

Setelah Tabrakan, Paul Walker Bertahan Beberapa Detik

Soal Saltum, Bukan Monopoli Agnes Monica

Agnes Monica Lebih Pede dengan Kostum Mini

Berita terkait

Inilah Daftar UU yang akan Direvisi DPR Menjelang Akhir Masa Jabatan

17 menit lalu

Inilah Daftar UU yang akan Direvisi DPR Menjelang Akhir Masa Jabatan

Undang-undang yang akan direvisi DPR antara lain UU Penyiaran, UU Kementerian Negara, UU TNI-Polri, hingga UU Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Selengkapnya

Baleg DPR Sepakati RUU Kementerian Negara: Jumlah Kementerian Fleksibel dan Penghapusan Posisi Wakil Menteri

1 jam lalu

Baleg DPR Sepakati RUU Kementerian Negara: Jumlah Kementerian Fleksibel dan Penghapusan Posisi Wakil Menteri

Beberapa poin RUU Kementerian Negara yang disetujui Baleg DPR. Selain jumlah kementerian jadi fleksibel, tak akan ada lagi jabatan wakil menteri.

Baca Selengkapnya

Kritik terhadap DPR yang Melakukan Revisi Undang-undang di Akhir Masa Jabatan

13 jam lalu

Kritik terhadap DPR yang Melakukan Revisi Undang-undang di Akhir Masa Jabatan

Langkah DPR merevisi sejumlah undang-undang menjelang akhir masa jabatan menuai kritik.

Baca Selengkapnya

Usai Bahas Kenaikan UKT dengan DPR, Kemendikbud Akan Evaluasi Permendikbud Soal SBOPT

13 jam lalu

Usai Bahas Kenaikan UKT dengan DPR, Kemendikbud Akan Evaluasi Permendikbud Soal SBOPT

Kemendikbud memberikan penjelasan mengenai kenaikan UKT yang didasarkan pada Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024.

Baca Selengkapnya

Beragam Penolakan terhadap Revisi Keempat UU MK

14 jam lalu

Beragam Penolakan terhadap Revisi Keempat UU MK

Revisi UU MK dinilai sebagai autocratic legalism, yaitu penggunaan instrumen hukum untuk kepentingan kekuasaan.

Baca Selengkapnya

Kala Nadiem Rapat di DPR dan Dikirimi Surat Terbuka dari BEM UNS terkait UKT Mahal

15 jam lalu

Kala Nadiem Rapat di DPR dan Dikirimi Surat Terbuka dari BEM UNS terkait UKT Mahal

Nadiem mengatakan, prinsip dasar UKT harus mengedepankan azas keadilan dan inklusifitas. Menurutnya, keadilan itu dihadirkan dalam UKT berjenjang.

Baca Selengkapnya

Wacana DPR Bahas Revisi UU TNI Menuai Sorotan, Bahas Perpanjangan Usia Pensiun?

17 jam lalu

Wacana DPR Bahas Revisi UU TNI Menuai Sorotan, Bahas Perpanjangan Usia Pensiun?

Rencana revisi UU TNI menuai sorotan publik, karena bukan semata masalah perpanjangan usia pensiun.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Pertanyakan Ketidakhadiran Pejabat Kemendikbud yang Sebut Pendidikan Tinggi Kebutuhan Tersier

17 jam lalu

Anggota DPR Pertanyakan Ketidakhadiran Pejabat Kemendikbud yang Sebut Pendidikan Tinggi Kebutuhan Tersier

Anggota Komisi X DPR menyoroti absennya pejabat Kemendikbud yang menyebut pendidikan tinggi merupakan tertiary education.

Baca Selengkapnya

Usai Dipanggil DPR, Nadiem Ogah Jawab Media Soal Kenaikan UKT di PTN: Mohon Maaf

19 jam lalu

Usai Dipanggil DPR, Nadiem Ogah Jawab Media Soal Kenaikan UKT di PTN: Mohon Maaf

Nadiem hanya memohon maaf dan mengatakan semua pertanyaan media perihal UKT mahal akan dijawab oleh Dirjen Dikti, Abdul Haris.

Baca Selengkapnya

5 Catatan KontraS Soal Revisi UU Kepolisian, Penyalahgunaan Wewenang hingga Minim Urgensi

19 jam lalu

5 Catatan KontraS Soal Revisi UU Kepolisian, Penyalahgunaan Wewenang hingga Minim Urgensi

Berdasarkan draft revisi UU Kepolisian yang mereka terima, KontraS memberikan lima poin catatan mengenai revisi UU ini.

Baca Selengkapnya