Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. (AP Photo/Achmad Ibrahim)
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, Mahfudz Siddiq, meminta pemerintah Indonesia bertindak tegas menghadapi Australia. Menurut dia, ini saatnya Indonesia memaksa Australia menata ulang cara berhubungan antara dua negara.
"Kita harus memberikan tekanan, bukan memberikan tawaran," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera ini ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis, 28 November 2013. Menurut dia, Australia sangat membutuhkan Indonesia. Secara geopolitik, kata Mahfudz, Indonesia juga membutuhkan peran Australia.
Ihwal surat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Australia, kata Mahfudz, harus diposisikan tekanan Indonesia terhadap Australia. Dia meminta Presiden jangan terlalu cepat melunak. Australia yang seharusnya memperbaiki hubungan, ujar dia, bukan Indonesia.
"Kami menginisiasi protokol Indonesia-Australia," kata Mahfudz. Indonesia dan Australia akan menyusun protokol atau kode etik hubungan kedua negara. Tujuannya, kata dia, untuk menjamin tidak terulangnya tindakan penyadapan.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro belum bersedia membeberkan tiga respons Presiden Yudhoyono terhadap surat Perdana Menteri Australia, Tony Abbot. "Kita tunggu saja, sabar dulu," ujar dia.
