TEMPO Interaktif, Jakarta: Tim Advokasi Hak-Hak Publik (TAHAP) melaporkan dugaan korupsi dalam APBD Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat tahun 2003 ke Komisi Pemberantasan Korupsi. "Kerugian akibat dugaan korupsi tersebut mencapai Rp 19 miliar," kata Ahmad Baylubis, Ketua TAHAP, hari ini, Senin (20/12) di Kantor KPK Jakarta. Menurut Ahmad, dugaan korupsi dalam APBD tahun 2003 Kabupaten Mamuju, dilakukan dengan menggelembungkan dana untuk beberapa proyek pada 2003, seperti pembangunan kantor Bupati Mamuju, pembangunan jembatan Tobadak IV, pembangunan Jalan Negara Tobadak I dan Tobadak II. Selain itu, Ahmad juga menengarai penyimpangan penyaluran dana sumbangan di Kabupaten Mamuju. Oleh karena itu, TAHAP meminta KPK menangani kasus ini. Ahmad mengaku, kasus ini belum pernah dilaporkan ke Kepolisian dan Kejaksaan. Pengaduan ini diterima Direktur Pengawasan Internak KPK, Muhamad Sigit, serta dua orang staf bidang pengaduan masyarakat. Sutarto
Berita terkait
Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah
56 menit lalu
PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.
Baca SelengkapnyaSidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini
10 jam lalu
Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.
Baca SelengkapnyaEkuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden
1 hari lalu
Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.
Baca SelengkapnyaKPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi
1 hari lalu
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.
Baca SelengkapnyaBeredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK
1 hari lalu
Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.
Baca SelengkapnyaPemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi
1 hari lalu
Nilai capaian MCP Pemkot Surabaya di atas nilai rata-rata Provinsi Jatim maupun nasional.
Baca SelengkapnyaSyahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan
2 hari lalu
Syahrul Yasin Limpo saat menjabat Menteri Pertanian kerap meminta pegawai Kementan untuk membayar berbagai tagihan, termasuk untuk kacamata.
Baca SelengkapnyaSidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi
3 hari lalu
Tim Jaksa KPK menghadirkan empat saksi pada sidang lanjutan bekas Menteri Pertanian (Kementan) Syahrul Yasin Limpo (SYL)
Baca SelengkapnyaRibuan Pendukung Desak Perdana Menteri Spanyol Tidak Mundur dari Jabatan
3 hari lalu
Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengumumkan akan mundur setelah pengadilan meluncurkan penyelidikan korupsi terhadap istrinya.
Baca SelengkapnyaKetua Partai Patriot dari Prancis Curiga Bantuan untuk Ukraina Dikorupsi
3 hari lalu
Florian Philippot Ketua Partai Patriot dari Prancis menyebut sebagian besar bantuan dari negara - negara Barat digelapkan oleh pejabat-pejabat Ukraina
Baca SelengkapnyaRekomendasi
Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai
14 menit lalu
