Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengancam akan memberikan sanksi kepada rumah sakit pemerintah yang tidak memberikan pelayanan medis akibat aksi solidaritas para dokter. "Rumah sakit pemerintah yang tidak beroperasi pasti akan diberikan sanksi. Tapi kami lihat dulu tingkat pelanggarannya," ujar Nafsiah ketika ditemui di kantornya, Rabu, 27 November 2013.
Menurut Nafsiah, kementeriannya telah mengirim tim khusus untuk memantau pelayanan medis di banyak rumah sakit. Namun, hingga siang ini, Menteri Kesehatan belum menerima laporan dari tim tersebut.
Dari pantauan Tempo, terdapat beberapa rumah sakit yang mogok memberi pelayanan medis karena para dokter juga mogok kerja. Di Rumah Sakit Mojokerto, Jawa Timur, terdapat pasien telantar. Di Rumah Sakit Banyu Urip, Jawa Tengah, tak ada pelayanan dokter. Bahkan Rumah Sakit Wonosobo, Jawa Tengah, tutup.
Aksi mogok para dokter dilangsungkan hari ini. Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia dalam situsnya menuliskan agar para dokter melakukan aksi solidaritas keprihatinan nasional dengan memasang pita hitam di lengan kanan. Para dokter juga diimbau untuk tidak melakukan praktek serta hanya melayanai pasien dalam keadaan darurat.
Adapun Ikatan Dokter Indonesia (IDI) lewat situsnya juga menyatakan bahwa aksi solidaritas itu dilakukan dengan berdiam diri di kediaman masing-masing serta mendoakan kesehatan dan kesejahteraan rakyat, kesembuhan pasien, dan keamanan dokter saat bertugas.
Aksi solidaritas para dokter dilatarbelakangi oleh pemidanaan dokter Dewa Ayu Sasiary, Hendy Siagian, dan Hendry Simanjuntak, yang bekerja di Rumah Sakit Ibu Anak Permata Hati, Balikpapan. Mereka divonis bersalah lantaran melakukan malpraktek oleh Mahkamah Agung. Malpraktek itu, menurut putusan MA, menyebabkan kematian Julia Sisca Makatey, pasien operasi caesar di RSUP Prof dr Kandou Malalayang, Manado, pada 2010.
