Australia Keras Kepala, Endriartono: Usir Dubesnya

Reporter

Editor

Istiqomatul Hayati

Senin, 25 November 2013 11:05 WIB

Bendera Australia di Kedutaan Besar (Kedubes) Australia untuk Indonesia di Kuningan, Jakarta. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Semarang - Bekas Panglima TNI Endriartono Sutarto mengusulkan kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono agar bersikap lebih tegas terhadap pemerintah Australia atas terbongkarnya kasus penyadapan.

"Kalau pemerintah Australia tidak juga menanggapi protes bangsa Indonesia, maka Presiden bisa minta Dubes Australia meninggalkan Indonesia," kata Endriartono sebelum menjadi pembicara dalam acara dialog kebangsaan "Mencari Pemimpin Indonesia dari Kampus" yang digelar Universitas Diponegoro Semarang, Senin, 25 November 2013.

Endriartono menambahkan tindakan SBY menanggapi aksi penyadapan yang dilakukan Australia sudah cukup baik, yakni menarik Duta Besar Indonesia di Australia, mengajukan protes meminta Australia mengklarifikasi, dan meminta agar Australia meminta maaf kepada bangsa Indonesia. "Kebijakan itu sudah bagus. Sudah betul," katanya.

Jika memang Australia mau melaksanakan permintaan bangsa Indonesia, kata Endriartono, maka cukup dengan menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada bangsa Indonesia.

Sebaliknya, jika Australia tidak merespons permintaan itu, maka pemerintah Indonesia bisa menurunkan tingkat hubungan diplomatis yang ada. "Hubungannya diturunkan ke bawah lagi. Minta Dubes Australia meninggalkan Indonesia," kata salah satu peserta konvensi calon Presiden RI di Partai Demokrat tersebut.

ROFIUDDIN

Berita terpopuler:
Gratis! Naik Angkot Kurang dari Satu Jam
Ini Tingkah Jokowi Diteriakin, 'Nyapres Pak!'
SBY Pernah Diperingatkan Waspadai Yusril
Farhat: Menabrak, Dosa AQJ Tak Akan Habis

Penyadapan

Berita terkait

Polri dan BSSN Diduga Impor Alat Sadap atau Spyware dari Israel, SAFENet Minta Transparansi

6 hari lalu

Polri dan BSSN Diduga Impor Alat Sadap atau Spyware dari Israel, SAFENet Minta Transparansi

SAFENet mengingatkan Polri dan BSSN untuk transparan dalam dugaan impor alat sadap atau spyware dari sejumlah perusahaan Israel.

Baca Selengkapnya

Amnesty International Ungkap Polri Impor Alat Sadap, Ini Kata Pakar Kepolisian Soal SOP Penyadapan

9 hari lalu

Amnesty International Ungkap Polri Impor Alat Sadap, Ini Kata Pakar Kepolisian Soal SOP Penyadapan

Amnesty International Security Lab mengungkap adanya pengadaan alat penyadapan melalui Singapura sepanjang 2019 hingga 2021.

Baca Selengkapnya

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

9 hari lalu

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

Pengesahan RUU Penyadapan mandek meskipun sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

Baca Selengkapnya

Gara-gara Percakapan Telepon Bocor, Jerman dan Rusia Saling Tuduh

5 Maret 2024

Gara-gara Percakapan Telepon Bocor, Jerman dan Rusia Saling Tuduh

Ini adalah kedua kalinya dalam seminggu terakhir Moskow mengecam apa yang mereka lihat sebagai bukti niat Barat untuk menyerang Rusia secara langsung.

Baca Selengkapnya