PDIP Tak Ingin Jokowi seperti SBY

Reporter

Editor

Abdul Malik

Rabu, 20 November 2013 08:32 WIB

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan Kader PDIP Joko Widodo (Jokowi) terlihat dalam satu mobil usai menutup Rakernas PDIP di Ancol, Jakarta, (8/9). TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bidang Organisasi, Djarot Saiful Hidajat, mengatakan partainya tidak ingin kadernya sekaligus Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, bernasib sama seperti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut dia, fenomena Jokowi yang seolah tanpa cela ini mengingatkan pada kemunculan SBY pada 2004 lalu.

"Mereka bukan malaikat, mereka tak sempurna," kata Djarot ketika ditemui di kantor DPP, Selasa sore, 19 November 2013. Dia menuturkan, permasalahan di Indonesia tidak hanya bisa diselesaikan dengan satu Jokowi atau SBY, tapi seluruh aspek bangsa, baik tokoh maupun rakyatnya. (Baca juga: Jokowi Dikritik Karena Popularitas Terlalu Tinggi)

Munculnya SBY dan Jokowi, kata Djarot, hampir serupa. Mereka diagung-agungkan seolah tanpa cela. Masyarakat marah ketika ada yang mengkritik kekurangan Jokowi atau seperti SBY pada 2004 lalu.

Djarot melihat munculnya SBY tak diiringi dengan kebersamaan elemen bangsa. SBY dituntut untuk menyelesaikan masalah, namun ternyata tak bisa mengajak semua elemen untuk membenahi permasalahan. Kebijakan yang diambil ternyata juga tak membela rakyat, seperti impor bahan makanan dan lainnya. (Baca juga: Jelang 2014, Jokowi: Apa yang Harus Dikhawatirkan?). Bahkan, kata dia, partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan juga tak segan bertentangan dengan kebijakan SBY.

Karena itu, Djarot tak ingin calon presiden yang diusung PDI Perjuangan bernasib sama dengan SBY. Dia membenarkan bila Jokowi merupakan calon alternatif dari partainya. Ada beberapa masukan di pengurus pusat mengenai pencapresan Jokowi, mulai dipasangkan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, sebagai calon wakil presiden, hingga menjadi capres bersama kader internal ataupun tokoh eksternal. (Baca juga: PDIP: Ada Parpol Cari Kelemahan Jokowi)

"Tapi tetap saja keputusan ada di tangan Ibu Ketua Umum," kata Djarot.

Wewenang Mega ini berdasarkan Kongres Bali dan Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan di Ancol. Ketua Umum tetap mempertimbangkan masukan kader pusat dan daerah ketika menentukan calon presiden.

Agar calon presiden PDI Perjuangan tidak tersandera politik, ujar Djarot, partai menargetkan perolehan suara pada pemilihan umum legislatif sebesar 27 persen. Dengan angka yang tinggi, PDI Perjuangan bisa memilih partai dan negarawan yang diajak berkoalisi dan bekerja sama menjalankan pemerintahan.

SUNDARI





Berita Terpopuler :
Disuruh Minta Maaf, Ini Jawaban PM Australia
Kicauan Lengkap SBY di Twitter Soal Penyadapan
Jokowi: Sadap Saya, yang Terdengar Blok G & Pluit
Australia Tanggapi Serius Kemarahan Indonesia
Ini 4 Jam Perjalanan Novi Amilia dan Sopir Taksi

Berita terkait

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

7 hari lalu

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

Isu tentang partai yang akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran kian memanas. Kenali fungsi dan peran oposisi.

Baca Selengkapnya

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

10 hari lalu

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

Sejumlah partai politik mengajukan sengketa Pileg ke MK. Partai Nasdem mendaftarkan 20 permohonan.

Baca Selengkapnya

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

12 hari lalu

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

Mendekati Pilkada 2024, partai-partai politik mulai menyiapkan kandidat yang akan diusung. Beberapa nama telah diisukan akan maju dalam pilkgub.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

37 hari lalu

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

Partai politik memegang peran penting dalam menentukan arah kebijakan negara.

Baca Selengkapnya

Pilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya

37 hari lalu

Pilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya

Amerika Serikat sebagai negara demokrasi terbesar di dunia memilih dominasi hanya dua partai politik yaiutu Partai Republik dan Partai Demokrat.

Baca Selengkapnya

Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

43 hari lalu

Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

LSI Denny JA menyatakan Prabowo-Gibran membutuhkan koalisi semipermanen, apa maksudnya? Berikut beberapa jenis koalisi.

Baca Selengkapnya

8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

45 hari lalu

8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, Demokrat, dan PAN penuhi parliamentary threshold di Pemilu 2024. Apa bedanya dengan Presidential Threshold?

Baca Selengkapnya

Daftar 8 Parpol yang Lolos ke DPR di Pemilu 2024, 10 Lainnya Gagal ke Senayan

46 hari lalu

Daftar 8 Parpol yang Lolos ke DPR di Pemilu 2024, 10 Lainnya Gagal ke Senayan

Hasil akhir rekapitulasi suara KPU menyebutkan 8 parpol lolos ke Senayan. Sementara 10 parpol lainnya gagal ke DPR di Pemilu 2024. Berikut daftarnya.

Baca Selengkapnya

MK Tolak Gugatan Uji Materil Frasa Gabungan Partai Politik dalam UU Pemilu

47 hari lalu

MK Tolak Gugatan Uji Materil Frasa Gabungan Partai Politik dalam UU Pemilu

Hakim MK mengatakan, keberlakuan Pasal 228 UU Pemilu sesungguhnya ditujukan bagi partai politik secara umum,

Baca Selengkapnya

MK Putuskan Gugatan Mahasiswa soal Pembubaran Partai Politik Tidak Dapat Diterima

47 hari lalu

MK Putuskan Gugatan Mahasiswa soal Pembubaran Partai Politik Tidak Dapat Diterima

Seorang mahasiswa mengajukan permohonan uji materiil Undang-undang tentang Partai Politik ke Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya