Korban Akil Dipersilakan Mengadu ke Polisi
Kamis, 31 Oktober 2013 12:00 WIB
TEMPO/Seto Wardhana
TEMPO.CO , Jakarta - Otto Hasibuan, pengacara eks Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, mempersilakan para calon kepala daerah yang merasa dirugikan oleh putusan Akil mengadu ke polisi. Sampai Rabu, 30 Oktober 2013, ada delapan calon kepala daerah yang sudah membentuk Forum Korban Putusan MK Menggugat. "Kalau ada bukti silahkan diproses," ujar Otto Hasibuan ketika dihubungi, Rabu, 30 Oktober 2013. Ia mengatakan perlu dibuktikan apakah penyelewengan ini dilakukan hanya oleh Akil Mochtar saja atau melibatkan anggota majelis hakim lainnya. Akil sendiri kini menjadi tersangka kasus suap sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi dan juga kasus pencucian uang. Otto mengatakan dalam putusan perkara di Mahkamah Konstitusi, Akil hanya salah satu hakim yang mengambil putusan. Dia mengingatkan ada suara anggota majelis lainnya yang berpengaruh dalam putusan. Karena itu, Otto meminta jangan hanya Akil Mochtar saja yang menjadi sasaran dugaan penyalahgunaan wewenang. Hari ini Forum Korban Putusan MK Menggugat melaporkan sejumlah dugaan penyelewengan ke Mabes Polri. MAYA NAWANGWULAN Topik Terhangat:Suap Bea Cukai | Buruh Mogok Nasional | Suap Akil Mochtar | Misteri Bunda Putri | Dinasti Banten Berita Terpopuler: Detik-detik Menegangkan Penangkapan Heru Soal Lurah Susan, Menteri Gamawan Pasrah Kekayaan Prabowo Lebih dari Rp 1,6 Triliun Tolak Ahok, PPP Dinilai Mirip Anak Kecil Polisi Penangkap Heru Teman Sekelas di SMA
Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan
15 jam lalu
Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan
Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.
Baca Selengkapnya
Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum
20 jam lalu
Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum
Revisi UU MK tak hanya menjadi ancaman bagi independensi lembaga peradilan, namun ancaman yang sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.
Baca Selengkapnya
Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR
20 jam lalu
Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR
Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?
Baca Selengkapnya
MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?
22 jam lalu
MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?
MK hanya membolehkan para pihak menghadirkan lima orang saksi dan satu ahli dalam sidang sengketa pileg.
Baca Selengkapnya
Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK
1 hari lalu
Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK
Mahkamah Konstitusi menanggapi perubahan keempat revisi UU MK yang baru saja disepakati pemerintah dan DPR.
Baca Selengkapnya
PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap
1 hari lalu
PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap
Perencanaan perubahan keempat UU MK tidak terdaftar dalam daftar panjang Program Legislasi Nasional alias Prolegnas 2020-2024.
Baca Selengkapnya
Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024
1 hari lalu
Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024
Salah satu substansi perubahan keempat UU MK yang disoroti oleh PSHK adalah Pasal 87. Mengatur perlunya persetujuan lembaga pengusul hakim konstitusi.
Baca Selengkapnya
Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen
1 hari lalu
Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen
Dalam Revisi UU Kementerian Negara, tim ahli mengusulkan agar jumlah kementerian negara ditetapkan sesuai kebutuhan presiden.
Baca Selengkapnya
Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024
1 hari lalu
Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024
Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim
2 hari lalu
Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim
Mantan Menko Polhukam, Mahfud Md, mengungkapkan bahwa revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi mengganggu independensi hakim.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
1 jam lalu
3 jam lalu
6 jam lalu
15 jam lalu
18 jam lalu
21 jam lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
1 hari lalu