Panggil Budi Mulya, DPR Minta Bantuan Polri

Reporter

Editor

Nur Haryanto

Kamis, 24 Oktober 2013 03:56 WIB

Budi Mulya. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO , Jakarta - Anggota Tim Pengawas (Timwas) Bank Century, Bambang Soesatyo mengatakan akan memanggil paksa mantan Deputi Senior Bank Indonesia, Budi Mulya, untuk rapat bersama di Kompleks Parlemen Senayan. Alasannya, Budi sudah tiga kali mangkir ketika dipanggil Tim Pengawas Kasus Bank Century.

"DPR sudah menyurati Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo beberapa hari lalu," kata Bambang ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 23 Oktober 2013. Isinya adalah meminta kepolisian untuk menghadirkan paksa Budi Mulya.

Bambang menyesalkan sikap Budi Mulya yang mangkir dua kali padahal Timwas sudah menyiapkan agenda. Timwas akan bertanya kepada Budi Mulya berdasarkan keterangan mantan Direktur Utama Bank Century, Robert Tantular terkait dana bailout Century yang sebenarnya tidak mencapai Rp 6,7 triliun. Dia memprediksi ada informasi yang belum terungkap terkait skandal ini.

Budi Mulya sudah diminta hadir dalam rapat dengan Tim Pengawas Century yakni tanggal 25 September dan 2 Oktober 2013 lalu serta hari ini. Dengan alasan sudah berstatus tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi, Budi menolak hadir dengan surat resmi. Alasan Budi tak bisa diterima Dewan.

Sebelumnya, Robert Tantular mengatakan Bank Century tak membutuhkan dana talangan mencapai Rp 6,7 triliun. Bank yang kini telah berganti nama menjadi Bank Mutiara itu hanya membutuhkan dana penyelamatan sekitar Rp 1 triliun saja.

SUNDARI


Berita Terpopuler
Vicky Prasetyo Senang Bisa Meng-Islam-kan Corrien
Wah, Wali Kota Airin Dalam Incaran KPK
Uang Rp 2,7 Miliar Bukti Suap Baru Akil Mochtar
Kasus Pelecehan Seksual di SMP 4 karena Kepolosan
Marzuki Alie: Ada Duit Suap ke Kongres Demokrat

Berita terkait

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 jam lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

8 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

10 jam lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

1 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

2 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

2 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

5 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

5 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

5 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

6 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya