Suami Airin, Putra Pendekar tapi Tak Sangar  

Reporter

Jumat, 4 Oktober 2013 09:54 WIB

Pengusaha Tubagus Chaery Wardana dicecar pertanyaan oleh Wartawan setelah menjalani pemeriksaan 1X24 jam di gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/10). TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Tubagus Chaeri Wardana, tersangka suap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, adalah anak bungsu tokoh pendekar Banten, Tubagus Chasan Sochib, dari istri pertamanya. Suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany ini disebut-sebut sebagai penerus langkah sang ayah selaku penguasa Banten, dari segi bisnis.

Kiprah Chaeri alias Wawan pernah dikupas majalah Tempo pada edisi 25 September 2011. Sebagai seorang putra pendekar yang disegani, Wawan jauh dari kesan sangar. Dalam wawancaranya dengan Tempo di Hotel Ratu Bidakara pada September 2011, dia tampil necis dengan batik biru lengan panjang. Tutur katanya lembut dan Wawan hampir selalu tertawa saat menjawab pertanyaan.

Wawan juga hampir tak pernah tampil di media massa. ”Saya memang menghindari media massa,” katanya. Ketika fotografer Tempo mengeluarkan kamera, Wawan langsung meminta untuk tidak difoto. ”Punten ya, jangan difoto,” ujarnya kalem.

Saat itu, Wawan menjelaskan kiprahnya dalam bisnis, khususnya sebagai petinggi Kamar Dagang dan Industri Banten menggantikan ayahnya. Dia juga membantah tuduhan yang menyebut dirinya penguasa dan mengatur semua proyek di Banten. "Kalau benar, pasti saya sudah ditangkap polisi, jaksa, atau KPK,” katanya.


Namun, sikap kalem Wawan bertolak belakang dengan keterangan seorang pengusaha. Pengusaha dari kalangan menengah ini mengeluh sulit mendapat proyek di Banten. Dua kali mengikuti proyek, dia dan rekannya selalu dihadang sekelompok orang bergolok saat hendak menyerahkan penawaran. Bahkan, pernah rumahnya didatangi tujuh orang yang memintanya tak melanjutkan proses lelang. ”Sudah jadi rahasia umum di kalangan pengusaha siapa pemain yang pakai cara begini,” katanya. Ucapannya ini merujuk pada Wawan dan orang-orang di sekitarnya.

Dahnil Anzar, dosen ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang juga bekas anggota staf ahli DPRD Banten, mengatakan Wawan merupakan pemegang kekuasaan yang sebenarnya di klan Chasan, setelah sang ayah wafat. ”Dia punya tangan-tangan, menggunakan banyak bendera untuk proyek-proyeknya. Semua dari anggaran daerah,” kata Dahnil.


FERY FIRMANSYAH | PRAMONO | WASIUL ULUM | AYU CIPTA




Berita Terpopuler




Sehari Sebelum Ditangkap, Akil `Curhat` Soal Tempo
Misteri Lingkaran Ikan Buntal Terjawab
Kronologi Lengkap Penangkapan Akil Mochtar
Penangkapan Akil Mochtar Dimuat di Seluruh Dunia
Ide Akil, Miskinkan dan Potong Jari Koruptor
Suswono: Bunda Putri Bawa Adik Wapres Boediono
Bapak Siap Dipotong Jari? Akil Mochtar Emosi

Advertising
Advertising

Berita terkait

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

11 jam lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

16 jam lalu

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

Revisi UU MK tak hanya menjadi ancaman bagi independensi lembaga peradilan, namun ancaman yang sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

16 jam lalu

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?

Baca Selengkapnya

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

19 jam lalu

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

MK hanya membolehkan para pihak menghadirkan lima orang saksi dan satu ahli dalam sidang sengketa pileg.

Baca Selengkapnya

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

21 jam lalu

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

Mahkamah Konstitusi menanggapi perubahan keempat revisi UU MK yang baru saja disepakati pemerintah dan DPR.

Baca Selengkapnya

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

22 jam lalu

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

Perencanaan perubahan keempat UU MK tidak terdaftar dalam daftar panjang Program Legislasi Nasional alias Prolegnas 2020-2024.

Baca Selengkapnya

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

1 hari lalu

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

Salah satu substansi perubahan keempat UU MK yang disoroti oleh PSHK adalah Pasal 87. Mengatur perlunya persetujuan lembaga pengusul hakim konstitusi.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen

1 hari lalu

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen

Dalam Revisi UU Kementerian Negara, tim ahli mengusulkan agar jumlah kementerian negara ditetapkan sesuai kebutuhan presiden.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

1 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

1 hari lalu

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

Mantan Menko Polhukam, Mahfud Md, mengungkapkan bahwa revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi mengganggu independensi hakim.

Baca Selengkapnya