Lisa Lindawati, guru kelas VI SDN Kemurang Kulon II mengangkat Aulia dari pangkuan Kiki sebelum ujian nasional dimulai (8/5). Tempo/Dinda Leo Listy
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pelaksanaan ujian nasional harus dipertahankan dan dilanjutkan. "Ujian nasional perlu untuk menghilangkan kasta-kasta dalam masyarakat," kata Jusuf Kalla saat memberi paparan dalam Konvensi Ujian Nasional, di kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamis, 26 September 2013.
Menurut Kalla, ujian nasional merupakan tolak ukur untuk mengevaluasi capaian pendidikan di setiap tingkatan. Ujian nasional, kata Kalla, bukanlah hal baru di Indonesia. Pada tahun 50-an, misalnya, ada ujian negara yang kemudian berubah menjadi evaluasi belajar tahap akhir nasional (ebtanas). Ujian nasional merupakan tolak ukur untuk menilai tingkat keberhasilan siswa dan guru dalam proses belajar-mengajar.
Kalla mengatakan, pelaksanaan ujian nasional diperlukan untuk menumbuhkan semangat kesetaraan antarsiswa di seluruh daerah. Sebelum ada ujian nasional, ada kebiasaan dalam masyarakat bahwa siswa di Jawa lebih pintar daripada siswa di daerah, seperti Indonesia timur.
Padahal, menurut Kalla, perbedaan itu tak benar karena setiap siswa mendapatkan materi ajar yang sama. "Pelaksanaan UN justru akan menjadi patokan dan membongkar budaya kasta, bahwa semua siswa itu sama."
Ujian nasional, kata Kalla, juga diperlukan untuk bahan evaluasi bagi pemerintah dan masyarakat terhadap minat belajar siswa. Suasana kompetisi yang muncul selama UN diyakini akan menumbuhkan semangat belajar di semua daerah. Hasil UN juga bisa dijadikan evaluasi bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pemenuhan fasilitas pendidikan di suatu daerah.
Meski begitu, Kalla mengakui pelaksanaan ujian nasional harus terus diperbaiki. Dia, misalnya, menyorot masih adanya kecurangan selama UN. Tahun ini, pelaksanaan ujian nasional juga mengalami keterlambatan di sejumlah daerah akibat terlambatnya distribusi soal.
Standar nasional yang diterapkan di UN diakui Kalla juga menjadi kekhawatiran tersendiri bagi siswa dan orang tua atas kelulusan anaknya. "Tapi kita tak boleh permisif, jangan sampai karena banyaknya kekurangan lantas ujian nasional dibubarkan," ujar mantan Wakil Presiden RI ini.
