Kepulauan di Luar Makassar Terancam Punah

Reporter

Senin, 26 Agustus 2013 16:20 WIB

ANTARA

TEMPO.CO, Makassar - Keberadaan kepulauan di luar Kota Makassar kini di ujung tanduk, seperti Pulau Lae-Lae, Laikang, Kodingareng, dan Langkae. Menurut Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Makassar, Samsuniang, kepulauan itu terancam punah karena permukaan air laut yang terus naik hingga 10 sentimeter per tahun.

"Ulah manusia yang tak bertanggung jawab, membuat kerusakan alam semakin parah," kata Samsuniang, Senin, 26 Agustus 2013. "Dua faktor inilah dinilai mengancam masa depan sejumlah pulau terluar Kota Makassar."

Kata Samsuniang, pembangunan yang dilakukan pemerintah kota terkadang tidak berpijak pada kajian teknis lingkungan hidup. Dan hal itu menjadi satu sebab pengundang bencana di Makassar. Karenanya diperlukan program penanggulangan oleh pemerintah kota. "Pemerintah harus memperhatikan keberadaan pulau itu. Karena hal ini, juga menyangkut kelangsungan hidup bagi ribuan warga Makassar yang bermukim di sejumlah pulau."

Untuk melestarikan keberadaan pulau terluar, Samsuniang menyarankan adanya alokasi anggaran untuk membangun tanggul pemecah ombak. Anggaran itu, menurutnya bisa diminta dari pemerintah pusat. "Dinas Pekerja Umum, Kelautan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah jangan tinggal diam saja. Mereka diangkat untuk bekerja merealisasikan program pembangunan daerah," ujarnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Makassar, Syahrir Sapaile mengatakan, membangun tanggul merupakan proyek berskala besar. Karena membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Syahrir pun sudah mengajukan anggaran ke pemerintah pusat. Namun proposal anggaran itu belum mendapatkan respon.

"Kalau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mana cukup untuk membangun tanggul," kata Syahrir. "Itu masalah yang kami hadapi sekarang, karena pemerintah pusat belum mengabulkan permintaan anggaran untuk program ini."


DIDIT HARIYADI

Topik terhangat:
Konser Metallica | Suap SKK Migas | Sisca Yofie | Rusuh Mesir | Konvensi Partai Demokrat


Baca Juga:
FPI Mau Jadi Parpol, Ini Kata Rizieq Shihab

10 Penggemar Metallica Jemput Jokowi

Nonton Konser Metallica, Jokowi: Puaasss!

Skandal SKK Migas, Jero Wacik Dibidik



Berita terkait

PBB Verifikasi 16.056 Nama Pulau di Indonesia

19 Agustus 2017

PBB Verifikasi 16.056 Nama Pulau di Indonesia

Verifikasi pulau dan nama pulau terus dilakukan untuk kepastian geografi Indonesia.
Saat ini masih ada 1.448 pulau yang namanya belum dibakukan.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Laporkan 16.056 Pulau Bernama ke PBB

17 Agustus 2017

Pemerintah Laporkan 16.056 Pulau Bernama ke PBB

Indonesia telah memverifikasi sebanyak 2.590 pulau bernama untuk dapat dilaporkan ke PBB.

Baca Selengkapnya

Rudiantara Resmikan BTS di Pulau Miangas, Warga Perbatasan Akses 4G

1 Agustus 2017

Rudiantara Resmikan BTS di Pulau Miangas, Warga Perbatasan Akses 4G

Dalam beberapa tahun terakhir, Miangas baru dapat mengakses jaringan 2G.

Baca Selengkapnya

Kapal Sulit Sandar, Warga Karamian Pindah Perahu dengan Meloncat

29 Juni 2017

Kapal Sulit Sandar, Warga Karamian Pindah Perahu dengan Meloncat

Bila ada penumpang ke Karamian, kapal terpaksa buang sauh sekitar 2 mil dari pantai.

Baca Selengkapnya

Distribusi Rupiah di Daerah Terluar dan Terpencil, Begini Caranya

13 April 2017

Distribusi Rupiah di Daerah Terluar dan Terpencil, Begini Caranya

Hingga saat ini, telah dilakukan secara bersama-sama 23 kegiatan
pendistribusian uang Rupiah ke daerah terluar dan terpencil di
wilayah NKRI.

Baca Selengkapnya

Kementerian Kelautan Verifikasi 111 Pulau Terluar Indonesia  

3 Februari 2017

Kementerian Kelautan Verifikasi 111 Pulau Terluar Indonesia  

KKP memiliki sejumlah program prioritas pada 2017, salah satunya melakukan verifikasi, pendataan, hingga sertifikasi atas 111 pulau terluar Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Diminta Batasi Pengelolaan Pulau ke Swasta  

20 Januari 2017

Pemerintah Diminta Batasi Pengelolaan Pulau ke Swasta  

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengatakan negara perlu segera membatasi pengelolaan pulau-pulau kecil dari tangan swasta.

Baca Selengkapnya

Indonesia Akan Daftarkan 1.106 Pulau ke PBB

17 Januari 2017

Indonesia Akan Daftarkan 1.106 Pulau ke PBB

Penguasaan pulau oleh perusahaan atau perseorangan maksimal 70 persen. Sisanya dikuasai oleh negara.

Baca Selengkapnya

Menteri Tjahjo Minta Penyewaan Pulau oleh Asing Ditinjau  

12 Januari 2017

Menteri Tjahjo Minta Penyewaan Pulau oleh Asing Ditinjau  

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta pemerintah daerah
meninjau ulang kontrak penyewaan pulau oleh pihak asing.

Baca Selengkapnya

Menteri Agraria: Orang Asing Boleh Kelola Pulau, Asal...

11 Januari 2017

Menteri Agraria: Orang Asing Boleh Kelola Pulau, Asal...

Nantinya, ujar Sofyan, akan terdapat mekanisme apabila terdapat pihak yang ingin mengelola pulau-pulau itu.

Baca Selengkapnya