Sasaran Pertama Menpan, Polda Metro Jaya

Reporter

Editor

Jumat, 5 November 2004 19:38 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Pemberdayaan dan Aparatur Negara Taufiq Effendi mengatakan akan melaksanakan kontrak kinerja Pegawai Negari Sipil (PNS) pada Januari 2005. Kontrak tersebut bertujuan meningkatkan pelayanan publik sebagai wujud kerja sama antara Kementerian Pemberdayaan dan Aparatur Negara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu dikatakan sebelum acara buka puasa bersama di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, Jumat (5/11). "Kami sudah melakukan kerja sama dengan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah yang pertama kita lakukan adalah memanggil Polisi Daerah Metro Jaya. Bersama-sama kita akan membersihkan praktik percaloan di instansi tersebut," jelasnya.Taufiq mengatakan cara-cara konvensional seperti sidang mendadak (sidak) yang biasa dilakukan di Indonesia ternyata tidak efektif. "Karena sidak hanya sekali-sekali maka setelah sidak mereka kembali ke kebiasaan lama," ungkap Taufiq.Menurut Taufiq untuk mengubah citra PNS yang malas-malasan, santai tapi galak harus dengan keinginan disertai dengan perubahan sistem. "Yang salah itu bukan moralnya, kalau yang salah moral kita bikin saja pengajian setiap hari," ungkapnya.Setelah Polda Metro Jaya, kontrak kinerja dilakukan di Badan Pertanahan Nasional (BPN), Direktorat Jenderal Imigrasi, Pemerintah Daerah dan Direktorat Bea Cukai. "Lembaga-lembaga ini merupakan pemberi layanan publik yang sering bersinggungan dengan masyarakat," ungkapnya.Adapun tenggang waktu program kontrak kinerja tersebut untuk setiap lembaga adalah satu bulan. "Dalam kontrak kinerja tersebut terdapat klausul punishment, apabila ditemukan penyimpangan akan diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku. Kalau itu pelanggaran pidana maka akan diproses secara pidana," jelasnya.Selain kontrak kinerja, upaya untuk mengurangi peluang terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) adalah dengan mengadakan ujian CPNS secara serempak. "Setiap provinsi mendapatkan jatah sesuai dengan kebutuhan, tapi memang masih banyak yang protes kurang atau justru kelebihan," ungkapnya. Flamboyan - Tempo

Berita terkait

Kapolri Listyo Sigit Soroti Viral Tagar Percuma Lapor Polisi

29 Desember 2021

Kapolri Listyo Sigit Soroti Viral Tagar Percuma Lapor Polisi

Kapolri Listyo Sigit berharap tagar itu menjadi motivasi bagi Polri untuk memperbaiki kinerjanya ke depan.

Baca Selengkapnya

Kapolda NTT Pecat 13 Polisi

28 Oktober 2021

Kapolda NTT Pecat 13 Polisi

Polisi itu di antaranya terlibat tindakan asusila dan menelantarkan keluarga.

Baca Selengkapnya

Profesionalisme Disorot, Polri Ajak Warga Awasi Kinerja Anggotanya

19 Oktober 2021

Profesionalisme Disorot, Polri Ajak Warga Awasi Kinerja Anggotanya

Ferdy Sambo mengajak seluruh lapisan masyarakat agar tidak ragu dan ikut serta berperan aktif mengawasi kinerja anggota polri di lapangan

Baca Selengkapnya

Siapa yang Mengisi Kursi Wakil Menpan RB? Tjahjo Kumolo: Saya Nurut Saja

6 Juni 2021

Siapa yang Mengisi Kursi Wakil Menpan RB? Tjahjo Kumolo: Saya Nurut Saja

Menteri Tjahjo Kumolo mengatakan belum tahu siapa yang akan menjadi wakilnya di Kementerian PAN RB.

Baca Selengkapnya

Fakta Tentang Penggunaan Kamera Tubuh oleh Polisi Amerika Serikat

1 Mei 2021

Fakta Tentang Penggunaan Kamera Tubuh oleh Polisi Amerika Serikat

Teknologi kamera tubuh semakin banyak digunakan oleh lpenegak hukum Amerika Serikat dan sering kali memainkan peran sentral dalam memberikan bukti.

Baca Selengkapnya

Polri 6 Kali Berturut Diganjar WTP, Sri Mulyani: Luar Biasa

21 Februari 2020

Polri 6 Kali Berturut Diganjar WTP, Sri Mulyani: Luar Biasa

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengapresiasi kinerja Polri yang enam kali berturut-turut mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Baca Selengkapnya

Sebanyak 86 Persen Pengguna Apresiasi Layanan LAPOR!

20 November 2019

Sebanyak 86 Persen Pengguna Apresiasi Layanan LAPOR!

Kementerian PANRB memaparkan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap SP4N-LAPOR! 2019.

Baca Selengkapnya

Korpri Dorong Pemerintah Rampungkan Aturan Skema Pensiun

19 Agustus 2019

Korpri Dorong Pemerintah Rampungkan Aturan Skema Pensiun

Sekretaris Jenderal Korpri Bima Harya Wibisana berharap PP soal gaji dan tunjangan, serta PP soal Pensiun dan Jaminan Hari Tua bisa segera keluar.

Baca Selengkapnya

IPW: Pembakaran Polsek Ciracas Buntut Kecewa Masyarakat ke Polisi

18 Desember 2018

IPW: Pembakaran Polsek Ciracas Buntut Kecewa Masyarakat ke Polisi

Indonesian Police Wacth (IPW) memandang, tragedi pembakaran kantor Kepolisian Sektor atau Polsek Ciracas merupakan buntut kekecewaan masyarakat.

Baca Selengkapnya

Ini Dua Alasan Ratna Sarumpaet Ajukan Jadi Tahanan Kota

7 Oktober 2018

Ini Dua Alasan Ratna Sarumpaet Ajukan Jadi Tahanan Kota

Menurut kuasa hukum Ratna Sarumpaet, Insank Nasrudin, kliennya dapat lebih mudah berobat ke rumah sakit bila menjadi tahanan kota.

Baca Selengkapnya