TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat hari ini, Rabu 21 Agustus 2013, bakal menggelar uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI. Uji kepatutan dilakukan secara terbuka mulai pukul 10.00 WIB. Hanya ada satu calon yang diajukan presiden yaitu Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Moeldoko.
Anggota Komisi Pertahanan dari Partai Golkar, Tantowi Yahya, mengatakan ada dua hal yang akan menjadi catatan komisi dan partainya dalam uji kepatutan dan kelayakan tadi. "Kami ingin penekanannya pada penjagaan kedaulatan dan penegakan HAM," kata Tantowi saat dihubungi, Rabu, 21 Agustus 2013.
Menurut Tantowi, dalam uji kepatutan nanti, komisi akan mengetahui komitmen Moeldoko dalam penjagaan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini, kata dia, relevan dengan amanat presiden yang disampaikan dalam pidato kenegaraan 16 Agustus lalu.
TNI di bawah kepemimpinan panglima yang baru juga diminta bisa menyelesaikan konflik horizontal yang masih sering terjadi antaralembaga militer dan kepolisian. "Kami tak ingin ke depan terjadi lagi konflik antar lembaga."
Mengenai adanya dugaan keterlibatan Moeldoko dalam Operasi Sajadah lalu, Tantowi mengatakan komisi sudah melakukan konfirmasi pada Komisi Nasional HAM. Hasilnya, sejuah ini belum terdapat kaitan dia dalam kasus tersebut. Namun Tantowi berharap, bila terpilih sebagai panglima, Moeldoko tetap komitmen untuk menjamin penegakan HAM.
Dia juga berharap Moeldoko tetap terbuka dalam kooperatif dalam penuntasan kasus pembunuhan di Penjara Cebongan Slaman, Yogyakarta, yang melibatkan 12 anggota Komando Pasukan Khusus. "Itu harus menjadi prioritas utama."
IRA GUSLINA SUFA
Berita Terpopuler:
Bumi Akan Dihujani Debu Kosmik Selama 3 Bulan
Ditanyai Soal Konvensi, Sri Mulyani Senyum-senyum
Pidato SBY Dinilai 'Menjerumuskan' IHSG
Suap Rudi Kiriman Singapura? Simon Tersenyum
Ahok: Jakarta Lebih Cocok untuk Jasa-Perdagangan
Berita terkait
PLN akan Tambah 2 Ribu SPKLU untuk Kendaraan Listrik
14 hari lalu
PT PLN (Persero) akan menambah 2 ribu SPKLU untuk kendaraan listrik tahun ini.
Baca SelengkapnyaReaksi Moeldoko hingga Gibran atas Permintaan agar MK Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres
33 hari lalu
Moeldoko mengatakan Presiden Jokowi telah merencanakan bansos jauh sebelum rangkaian kegiatan Pilpres 2024 bergulir.
Baca SelengkapnyaTawarkan Ferienjob di Jerman ke Universitas, Bos PT SHB Temui Kemendikbud, Kemenlu Hingga KSP
34 hari lalu
Bos PT SHB Enik Waldkonig mengaku menemui sejumlah lembaga negara saat mau menawarkan program ferienjob ke universitas di Indonesia.
Baca SelengkapnyaKSP Moeldoko Sudah Gelar Rapat Evaluasi Program Ferienjob
35 hari lalu
Moeldoko menyampaikan bahwa pihaknya sudah lakukan rapat evaluasi terkait program magang ferienjob 2023 pada minggu lalu.
Baca SelengkapnyaEnik Waldkonig Klaim Pernah Klarifikasi Program Ferienjob ke KSP, Moeldoko: Siapa Itu, Kenal Aja Enggak
35 hari lalu
KSP Moeldoko mengatakan baru tahu soal ferienjob dan minta diadakan rapat untuk membahasnya.
Baca SelengkapnyaStaf KSP Klaim Jokowi Bakal Pimpin Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo
36 hari lalu
Ngabalin menjelaskan tim transisi dari Jokowi ke Prabowo akan dibentuk dalam waktu cepat.
Baca SelengkapnyaKSP Moeldoko Yakin Transisi Jokowi ke Prabowo Berjalan Mulus
36 hari lalu
Jokowi akan mengakhiri masa pemerintahan pada 20 Oktober 2024, saat Prabowo dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Baca SelengkapnyaAhli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar Usulkan Pengadilan Rakyat, Ini Alasannya
52 hari lalu
Ahli Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar sebut pengadilan rakyat dalam deklarasi Kampus Menggugat. Begini balasan Moeldoko.
Baca SelengkapnyaAHY Bertemu dengan Beberapa Tokoh Setelah Menjabat Menteri ATR, Siapa Saja?
59 hari lalu
AHY telah bertemu dengan beberapa tokoh dengan berbagai tujuan, dari meminta dukungan hingga peningkatan hubungan kerja
Baca SelengkapnyaLaporan Investigasi dan Cover Majalah Tempo Pernah Dilaporkan, Ada Soal Soeharto Sampai Jokowi
6 Maret 2024
Beberapa kali laporan investigasi dan cover Majalah Tempo pernah dilaporkan ke Dewan Pers oleh berbagai pihak. Soal apa saja, dan siapa pelapornya?
Baca Selengkapnya