Sejumlah mobil dinas Anggota Dewan DPRD DKI yang sudah dikembalikan di parkiran Kantor DPRD DKI, Jakarta, Kamis (10/9). Pemerintah memberikan batas waktu untuk mengembalikan mobil dinas tersebut pada minggu ini. TEMPO/Tri Handiyatno
TEMPO.CO, Manado - Mobil mewah bermerek Hyundai Grand Avega milik Wakil Ketua DPRD Kota Manado James Karinda menggunakan pelat nomor palsu selama beroperasi di Kota Manado, Sulawesi Utara.
Mobil berwarna silver dengan motif bendera Inggris yang kurang dari setahun menjadi tunggangan Wakil Ketua DPRD Kota Manado dari PDI Perjuangan namun telah hijrah ke Partai Demokrat ini menggunakan pelat nomor B-007-JK untuk pelat depan dan B-807-JK untuk pelat belakang. Pelat ini sendiri merujuk pada inisial namanya.
Kendaraan ini sendiri bebas berkeliaran di Kota Manado. Seperti yang terpantau Tempo, Sabtu malam, 17 Agustus 2013, saat pesta rakyat berlangsung, mobil tersebut tampak diparkir tak jauh dari lokasi Taman Kesatuan Bangsa, tempat berlangsungnya kegiatan pesta rakyat.
Mobil ini sendiri sangat menarik perhatian karena selalu terkesan mewah. Pelat kendaraan nomor yang digunakan lain daripada biasanya. Apalagi untuk Kota Manado, pelat yang digunakan seharusnya adalah DB, bukan B.
Melihat mobilnya sudah menjadi obyek kerumunan dan telah dipotret sejumlah wartawan, dua pria berbaju hitam tiba-tiba datang dan langsung mencopot pelat kendaraan tersebut sembari membawa kendaraan itu menjauh dari lokasi tempat pesta rakyat berlangsung.
Adapun Wakil Ketua DPRD Kota Manado James Karinda, yang dikonfirmasi, enggan menjawab pertanyaan wartawan. Bahkan, dirinya langsung menghilang di kerumunan warga karena tak ingin diwawancarai oleh wartawan.
Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Kota Manado, Komisaris Alfaris Pattiwael, sendiri saat dikonfirmasi mengatakan penggunaan pelat nomor palsu adalah menyalahi aturan berlalu lintas.
"Jelas salah, dong, apalagi angkanya dimulai dari nol. Mabes Polri saja tidak pernah mengeluarkan pelat nomor dengan angka nol di depan, meskipun mobil itu milik seorang pejabat," kata Pattiwael.
Menurut Pattiwael, harusnya kalau terpantau polisi, mobil tersebut akan ditilang karena telah melanggar Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas. "Ini jadi laporan kami dan akan segera kami cari kendaraan tersebut," kata Pattiwael kembali.
Aktivis Memprotes Persetujuan Kenaikan Gaji Anggota DPRD
2 September 2016
Aktivis Memprotes Persetujuan Kenaikan Gaji Anggota DPRD
Dengan gaji dan fasilitas yang sudah "wah" untuk ukuran daerah, anggota DPRD hampir tak pernah menyelesaikan target pembuatan rancangan peraturan daerah.
