Ketua MPR yang baru dilantik, Sidarto Danusubroto menandatangani berita acara usai pengambilan sumpah jabatan Ketua MPR, di Gedung MPR, Kompleks Parlemen, Jakarta (8/7). Tempo/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sidarto Danusubroto meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengirimkan nota protes diplomatik kepada pemerintah Inggris karena melakukan penyadapan pada delegasi Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi G20 di London. Menurut Sidarto, sikap Inggris ini tidak beretika.
"Saya prihatin, harus ada protes," kata Sidarto ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Senin, 29 Juli 2013. Menurut dia, informasi mengenai Indonesia pasti tak hanya dimanfaatkan oleh Inggris, tetapi juga dengan negara-negara sekutunya seperti Australia dan Selandia Baru.
Sidarto menuturkan, saat ini pemerintah Indonesia memang lazim disadap. Menurutnya, gedung-gedung kedutaan Indonesia di luar negeri juga banyak yang disadap. Penyadapan di gedung kedutaan Indonesia, kata Sidarto, biasanya bekerjasama dengan kontraktor yang membangun atau menempatkan instalasi di kantor tersebut.
"Ini harus dihentikan, Indonesia harus menunjukan wibawanya," ucap mantan ajudan Presiden pertama ini. Pemerintah Indonesia tidak boleh diam saja dan harus mengantisipasi agar penyadapan tidak terjadi lagi.
Informasi penyadapan delegasi Indonesia dikabarkan dua media di Australia yaitu The Age dan The Sydney Morning Herald yang berada di bawah Fairfax Media. Dalam pemberitaannya, dikabarkan bahwa pemerintah Australia mengambil keuntungan terhadap hasil penyadapan Indonesia oleh agen intelejen Inggris.
Bertemu KSAD, Bamsoet Dorong Peningkatan Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit
5 hari lalu
Bertemu KSAD, Bamsoet Dorong Peningkatan Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit
Alutsista guna menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Kesejahteraan prajurit sebagai simbol penghargaan negara terhadap tugas berat yang telah dijalankan.
Ketua MPR Dorong Menkopolhukam Gunakan Dalil Keselamatan Rakyat untuk Tangani OPM
6 hari lalu
Ketua MPR Dorong Menkopolhukam Gunakan Dalil Keselamatan Rakyat untuk Tangani OPM
Instruksi dan koordinasi dari satu pintu, yakni dari kantor Kemenkopolhukam, memastikan setiap pergerakan pasukan TNI-Polri hingga intelijen di lapangan termonitor dengan baik.
Basarah Sebut Hak Angket dan Gugatan MK untuk Kepastian Hukum
1 Maret 2024
Basarah Sebut Hak Angket dan Gugatan MK untuk Kepastian Hukum
Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, mengatakan, wacana hak angket yang tengah digulirkan anggota DPR, termasuk gugatan atas dugaan kecurangan Pemilu Presiden 2024 yang tersuktur, sistematis dan masif (TSM) ke Mahkamah Konstitusi untuk memberikan kepastian politik dan hukum.
