Walikota Cirebon Resmi Tersangka Pelanggaran Pemilu

Reporter

Editor

Rabu, 20 Oktober 2004 14:40 WIB

TEMPO Interaktif, Cirebon:Walikota Cirebon, Subardi, resmi dijadikan tersangka dalam kasus keterlibatannya dalam sebuah kampanye mendukung calon presiden dan wakil presiden tertentu yang terekam dalam sebuah VCD. Rabu (20/10), berkas pemeriksaan Subardi rencananya akan diserahkan ke pengadilan negeri Kota Cirebon oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) kota Cirebon. Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Cirebon, R Herdinan Soekarta, SH, mengatakan bahwa rencana pelimpahan kasus ini ke pengadilan dikarenakan berkas dan barang bukti yang akan diajukan sudah lengkap."Berkas termasuk barang bukti yang diajukan sudah lengkap. Sehingga tidak ada alasan lagi kami menunda-nunda kasus ini", tuturnya. Herdinan membantah kasus ini belum kadaluarsa. "Memang ada dua pendapat tergantung orang melihat penyidikannya. Tetapi penyidikan sendiri kan baru dimulai tanggal 12 Oktober lalu," tandasnya. Walikota Cirebon, Subardi tetap menegaskan dirinya sama sekali tidak bersalah. Sementara itu Agus Effendi, SH, MH, selaku kuasa hukum Subardi, pada Tempo menyatakan pelimpahan kasus kliennya ke pengadilan dianggap merupakan hal yang wajar dan sah-sah saja dalam kerangka penegakan hukum. Kapolresta Cirebon, AKBP Siswandi, menyambut baik tindakan yang diambil Kejaksaan negeri kota Cirebon dengan rencana akan diimpahkanya berkas penyidikan ketidaknetralan Subardi dalam kampanye Pilpres lalu. "Berarti usaha dan kerja keras kami selama ini tidak sia-sia", tandasnya. Ivansyah - Tempo

Berita terkait

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

6 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil

34 hari lalu

Bawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartato, dan Menteri BUMN Erick Thohir dilaporkan melakukan pelanggaran pemilu.

Baca Selengkapnya

Jaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

37 hari lalu

Jaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

Jaga Pemilu mengungkapkan ada ratusan kasus dugaan pelanggaran Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

38 hari lalu

Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 sebesar Rp 23,1 triliun.

Baca Selengkapnya

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

42 hari lalu

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada seluruh terdakwa PPLN Kuala Lumpur itu masing-masing sebesar Rp 5 juta.

Baca Selengkapnya

H-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024

46 hari lalu

H-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024

Henry Yosodiningrat mengatakan adanya kecurangan TSM berupa mobilitas kekuasaan dalam Pilpres 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat

52 hari lalu

Bawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat

Bawaslu menyebutkan ada tiga laporan PDIP dengan terlapor KPU.

Baca Selengkapnya

Komisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya

53 hari lalu

Komisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya

Komisi II DPR akan panggil KPU pada 14 Maret 2024 untuk bahas indikasi kecurangan atau pelanggaran pemilu. Apa saja sanksi bagi para pelakunya?

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

56 hari lalu

Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

Bawaslu Ambon menerima 6 laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Mayoritas laporan berisikan dugaan politik uang.

Baca Selengkapnya

DPD RI Sepakati Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024

58 hari lalu

DPD RI Sepakati Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024

DPD akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan.

Baca Selengkapnya