TEMPO.CO, Jakarta -Komisi Pemberantasan Korupsi menanggapi positif rilis terbaru menyangkut indeks korupsi global yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional. Komisi antikorupsi menilai ada beberapa hal yang menyebabkan indikasi korupsi di beberapa institusi tinggi.

"Seleksi CPNS yang masih bau anyir, suap ratusan juta per orang dan faktor titipan bos," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, Rabu, 10 Juli 2013. Sistem seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) atau promosi jabatan yang beraroma calo, disebut Busyro sebagai pintu gerbang rusaknya birokrasi jangka panjang. "Ini penyumbang terbesar SDM Korup," ujar Busyro.

Menurut Busyro, semakin menguatnya nepotisme, oligarkhi, dan politik dinasti keluarga yang juga merupakan penyumbang kerusakan birokrasi. "Karena mereka kemudian masuk ke jabatan publik, termasuk DPR," katanya.

Selanjutnya, tidak terdidiknya masyarakat dalam penyadaran politik dan demokrasi yang menjadi faktor yang memperkuat korupsi. Ke depan, kata Busyro, akan bertambah parah setelah Undang-undang Organisasi Masyarakat dipaksakan oleh pemerintah dan DPR. "Karena kebebasan kritis rakyat dikontrol ketat, termasuk kebebasan mengontrol praktik korupsi, terutama korps politik yang semakin ganas," katanya.

Dalam kondisi seperti ini, menurut Busyro, kekuatan masyarakat sipil justru harus diperkuat dengan pendidikan politik kritis, seraya membangun budaya anti korupsi berbasis keluarga."Namun konsep keluarga harus diluruskan sebagai penyemaian pemimpin visioner, bukan sekedar mendidik anak pintar tetapi lemah moral, yang ujungnya menjadi penipu dan penggangsir harta rakyat," ujar Busyro.

Sebelumnya, rilis indeks korupsi global yang dikeluarkan Transparansi Internasional menyebutkan Kepolisian, partai politik, parlemen, lembaga peradilan, dan PNS sebagai institusi paling korup di Indonesia.

FEBRIANA FIRDAUS