Empat Kandidat Berebut Jadi Bupati Ciamis

Reporter

Editor

Eni Saeni

Rabu, 3 Juli 2013 14:23 WIB

TEMPO/Arif Fadillah

TEMPO.CO, Ciamis- Empat pasangan bakal calon Bupati Ciamis, Jawa Barat, resmi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ciamis. Tiga pasangan diusung oleh partai politik, dan satu pasangan maju dari jalur perseorangan.

"Mereka daftar di injury time tanggal 1 Juli," kata Ketua KPU Ciamis, Kikim Tarkim saat dihubungi Rabu, 3 Juli 2013.

Kandidat yang akan bertarung di Ciamis adalah pasangan Hedi Suhendra-Yedi dari jalur perseorangan, dan tiga pasangan dari parpol yakni Iing Syam Arifin-Jeje Wiradinata (PDIP, Golkar, PPP); Bagus Arief Wiwaha-Akasah (Partai Demokrat), dan Budi Kurnia-Mety (PKB, PAN, PBB, Hanura, Gerindra, PKS).

Menurut dia, hanya Partai Demokrat yang tidak berkoalisi dengan partai mana pun. Adapun para calon bupati itu terdiri dari berbagai latar belakang. Iing saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Ciamis. Wakilnya, Jeje merupakan politisi PDI Perjuangan. "Bagus seorang pengusaha, Akasah mantan birokrat. Budi juga mantan birokrat. Bu Metty, kalau nggak salah di PPATK Garut," kata Kikim.

Kiki menjelaskan, selanjutnya, KPU segera memeriksa berkas administrasi para calon. Jika ada kekurangan, KPU akan meminta para kandidat untuk melengkapinya. "Setelah dilengkapi, kita verifikasi lagi, lalu cek kesehatan mulai 25 Juli-3 Agustus," ucap dia.

CANDRA NUGRAHA

Topik Terhangat:

Tarif Progresif KRL
| Bursa Capres 2014 | Ribut Kabut Asap | PKS Didepak? | Puncak HUT Jakarta

Berita Terpopuler:
Wartawati Korban Pemerkosaan Mulai Terbuka ke Polisi

PAN Tolak RUU Ormas, 'Pecat Besan!'

Rumah Banyak, Satu yang Jadi Favorit Djoko Susilo

Agnes Monica Bantah Ubah Nama Jadi 'Montana'

Suswono: Bodohnya Pengusaha Bisa Dibohongi AF

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya