Sejumlah anggota dewan tengah sibuk membaca draft pandangan fraksi-fraksi pada Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6). TEMPO/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Sidang paripurna yang menjadwalkan pengesahan Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan siang ini diskors akibat penolakan dari sejumlah anggota Dewan. Anggota Dewan memprotes mekanisme dan substansi RUU yang dinilai masih perlu pembahasan lagi. Pemimpin sidang Taufik Kurniawan akhirnya menskors sidang paripurna untuk lobi pimpinan fraksi.
"Pada pasal 53 ada larangan tapi diatur mengenai sanksi atas pelanggaran larangan ini," kata Ketua Fraksi Hanura Sarifuddin Sudding di sidang paripurna, Selasa, 25 Juni 2013. Dia menyebutkan, pada pasal 61 hingga pasal 83 yang mengatur sanksi, tidak ada poin yang mengatur mengenai sanksi terkait aktivitas ormas asing.
Sudding juga mempermasalahkan mengenai asas ormas. Dalam pasal 3, asas ormas disebut dapat mencantumkan ciri tertentu yang sesuai kehendak dan cita-cita ormas. Menurut Sudding, pasal ketentuan mengenai cita-cita dan kehendak yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 rentan multitafsir.
Dimyati juga mengkritik adanya forum pimpinan daerah tingkat kabupaten. Dia meminta agar cara-cara seperti Orde Baru seperti ini tidak digunakan lagi. Dia meminta, sanksi terhadap ormas di tingkat kabupaten/kota tidak dilakukan melalui forum tetapi melalui mekanisme hukum.
Politikus PDI Perjuangan Aria Bima menyatakan secara mekanisme Pansus RUU Ormas sudah mengundang berbagai elemen. Dia mengutip laporan ketua pansus yang mendengarkan aspirasi berbagai ormas besar seperti NU, Muhammadiyah, Walubi dan organisasi lain. "Kalau prosesnya saya lihat cukup representatif," ujar dia.
Namun, dia memberi catatan pada produk RUU Ormas. Menurut dia, masih ada resistensi dari publik ihwal rencana pengesahan ini. Dia bersepakat bahwa ormas-ormas perlu diatur keberadaannya. Namun menurut dia, pengaturan ini hendaknya tidak terlalu dalam dilakukan pemerintah. Karena masih ada penolakan, dia meminta pimpinan fraksi lobi untuk mendengarkan aspirasi semuya pihak. "DPR harus bijak dengan tetap menghormati proses di Pansus yang sudah sempurna secara prosedur," kata dia.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Kadir Karding mempertanyakan penolakan fraksi-fraksi ini. Menurut dia, semua fraksi terlibat dalam pembahasan di tingkat pertama termasuk rapat kerja dengan menteri. "Yang saya tahu hanya satu fraksi yg belum setuju," kata dia.
Karding justru curiga koleganya belum baca pasal per pasal. Dia menjelaskan, seharusnya setiap fraksi diskusi dulu membahas substansi yang belum disetujui. Karding mengaku heran dengan banyak pertanyaan aneh yang dilontarkan dalam sidang paripurna ini.
